Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel, Buku Pelajaran Ini Diminta Ditarik

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menarik dan merevisi buku IPS kelas VI SD karangan Sutoyo dan Leo Agung yang mencantumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Dalam halaman 76 buku terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  tercetak nama negara Israel dengan ibu kota Yerusalem,” kata Ketua Komite SIKL Hardjito Warno di Kuala Lumpur, Selasa (12/12).

Hardjito Warno mengatakan bahwa kesalahan fatal pencantuman nama negara penjajah Palestina itu bertolak belakang dengan konstitusi Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

BACA JUGA:  Kemenag Undang Siswa Madrasah Aliyah Ikuti Lomba Karya Ilmiah

“Selain itu mencederai upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam memperjuangkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina dan mendorong perjuangan kemerdekaan negara tersebut,” katanya.


Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur meminta kepada Kemendikbud RI segera menarik dan merevisi buku itu. Hal ini penting agar tidak ada kerancuan berpikir dari pelajar sekolah dasar dalam menyikapi siapa sebenarnya yang menjajah Palestina.

Hardjito mengatakan bahwa buku IPS kelas VI tersebut saat ini bisa diunggah gratis di Google Play Store.

“Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur dan kepala sekolah SIKL,” pungkasnya. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.