Presiden Jokowi Akui PPDB Zonasi Perlu Dievaluasi

GRESIK, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengakui memang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi.

“Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan,” kata Jokowi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur usai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis (20/6).

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi, karena membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.

Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut.

Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.

Wali murid SDN Barata Jaya Surabaya, Fitri Suhermin, mengaku kecewa karena peladen (server) yang telah ditutup pada Rabu (19/6) malam dibuka kembali pada Kamis (20/6) pagi.

“Kami ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan,” ujarnya.

Fitri kecewa karena pada sistem PPDB itu mengakibatkan anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 8 yang jaraknya hanya 700 meter dari rumahnya. “Yang diterima NUN (Nilai Ujian Nasional) lebih kecil, tapi jaraknya memang lebih dekat,” ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Eddie Sanyoto, juga mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Apalagi di kotanya, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri yang pagunya belum terpenuhi. Sementara empat SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.

“Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini,” kata Eddie.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER