Pelajar Diwajibkan Baca Deklarasi Antinarkoba Setiap Senin

SUKABUMI, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mewajibkan setiap pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat membacakan deklarasi antinarkoba setiap Senin atau saat upacara bendera.

“Tujuannya untuk mengingatkan sekaligus menyosialisasikan bahaya narkoba,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Ahad (5/11).

Ia mengatakan dalam waktu dekat akan membuat instruksi bupati (Inbup) tentang pembacaaan deklarasi yang mempunyai isi enam butir tersebut.

Menurutnya, instruksi ini adalah untuk memberikan pendidikan dasar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada setiap pelajar.


Selain itu, pembacaan deklarasi secara rutin setiap Senin ini untuk menciptakan kedisiplinan sebab jika tidak diingatkan khawatir lupa karena upaya pengedar narkoba untuk mengedarkan barang haram itu kepada pelajar sudah dilakukan secara masif.

BACA JUGA:  Siswa Difabel Tulungagung Mengikuti UNBK

Lanjut dia, jika tidak diantisipasi sejak dini dikhawatirkan generasi penerus bangsa ini akan rusak. Karena itu inbup tentang pembacaan deklarasi antinarkoba setiap Senin ini segera disahkan dan disebar ke setiap sekolah.

“Minimal setiap pelajar bisa saling mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan obat keras,” tambahnya.

Di sisi lain, Marwan mengatakan Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi yang mempunyai sumber daya alam dan kekayaan yang melimpah menjadi target pihak tidak bertanggung jawab untuk merebutnya.

Karena itu, untuk melemahkan bangsa ini adalah dengan cara merusak generasi penerusnya melalui narkoba. Maka dari itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas segala macam bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi