Kemendikbud Larang Tes Calistung untuk Masuk SD

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tak boleh ada tes baca, tulis, dan hitung (calistung) untuk anak-anak yang akan masuk Sekolah Dasar.

“Untuk masuk SD, yang diutamakan adalah usia anak dan jarak tempat tinggal anak dengan sekolah. Jadi tidak ada tes calistung untuk masuk SD,” ujar Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Dr Khamim, di Jakarta, Rabu (27/6).

Dia menjelaskan untuk jenjang SD, anak yang berumur tujuh tahun dan minimal berusia enam tahun pada 1 Juli dapat diterima sebagai peserta didik baru.

Untuk anak yang berusia lima tahun enam bulan, namun memiliki kecerdasan yang istimewa dapat diterima dengan melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional.

“Anak yang berusia tujuh tahun yang diutamakan untuk masuk ke SD,” katanya.

Khamim menjelaskan melalui sistem zonasi, maka bisa diketahui jumlah anak yang masuk di setiap jenjang satuan pendidikan di daerah itu.

Dia memberi contoh di suatu daerah, murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 200, sedangkan daya tampung SD di daerah itu hanya 190 murid.

“Maka Dinas Pendidikan daerah itu wajib mencarikan sekolah untuk 10 anak yang tidak tertampung. Bisa dicarikan sekolah ke daerah terdekat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada tes calistung sebagai syarat masuk SD.

Menurut dia, selama ini terjadi salah kaprah yang mana anak di tingkatan PAUD sudah diajarkan calistung, padahal anak pada usia tersebut belum boleh diajarkan calistung.

Dalam kesempatan tersebut, Kemdikbud juga menegaskan bahwa tidak boleh ada jual beli kursi dan juga pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru.

Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima anak didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total kuota.

Sistem zonasi untuk pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, membantu analisa perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, serta mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi murid yang heterogen. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....