HAN 2017: Tantangan Besar Kita, Cegah Anak Jadi Pelaku Bullying

JAKARTA – Kekerasan terhadap anak baik verbal maupun fisik terus menjadi tantangan besar perlindungan anak di Indonesia. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beredarnya video aksi bullying atau perundungan yang melibatkan beberapa pelajar SMP yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswi kelas 6 SD di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta. Aksi bullying dengan kekerasan fisik di mana pelaku dan korbannya adalah anak-anak adalah persoalan serius. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera memformulasikan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama strategi mencegah anak menjadi pelaku bullying.

“Selama ini fokus kita kan bagaimana mencegah anak menjadi korban kekerasan. Padahal yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana strategi kita mencegah anak menjadi pelaku kekerasan. Jika sudah tidak ada lagi anak yang menjadi pelaku bullying maka dengan sendirinya bullying akan hilang. Saya harap Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini menjadi momentum untuk kita memikirkan ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (23/7).

Fahira yang membidangi persoalan perlindungan anak, mengharapkan momentum HAN 2017 menjadi ajang bagi Pemerintah untuk memaparkan berbagai persoalan dan isu-isu perlindungan anak serta formulasi strategi mengatasinya kepada publik. Pemaparan ini penting karena persoalan perlindungan anak membutuhkan sinergi semua elemen bangsa, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah.

“Misalnya untuk persoalan bullying yang melibatkan anak-anak, seperti apa sih langkah cepat Pemerintah untuk menangani persoalan ini? Sampai sekarang saya belum dengar dan baca formulasi strategi seperti apa yang akan dijalankan Pemerintah mencegah anak-anak kita menjadi pelaku bullying,” tukas Senator Jakarta ini.


Menurut Fahira, dalam konteks bullying yang melibatkan anak-anak, pelaku juga merupakan korban dan dia punya hak untuk disadarkan bahwa perbuatannya itu sebuah kesalahan serius. Selain itu, orang tua, sekolah dan guru harus introspeksi, kenapa anak dan pelajar mereka bisa menjadi pelaku bullying. Saat ini yang harus dilawan bersama adalah pandangan dan kondisi lingkungan keseharian anak-anak yang menganggap bahwa bullying baik verbal maupun fisik adalah sesuatu yang biasa atau normal.

BACA JUGA:  Buku Buku Karya Anak Indonesia Kembali Mendunia

Perlawanan ini, lanjut Fahira, hanya bisa dilakukan orang-orang dewasa karena suasana lingkungan sehari-hari yang dirasakan anak-anak, orang dewasalah yang menciptakannya. Kalau orang dewasa menciptakan lingkungan di mana praktik bullying antaranak adalah hal yang biasa, maka anak-anak juga akan berpandangan seperti itu. Intinya, tambah Fahira, orang tua, sekolah dan guru, dan para pengambil kebijakan terutama Pemerintah harus introspeksi diri, kenapa ada anak dan pelajar kita bisa menjadi pelaku bullying.

“Kita semua punya saham membuat anak-anak menjadi pelaku bullying. Makanya, apakah hukuman anak-anak pelaku bullying kemarin dengan dikeluarkan dari sekolah dan KJP-nya ditarik sudah tepat? Apakah ini murni kesalahan mereka? Di mana tanggung jawab guru, sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua? Jangan semua kesalahan dilimpahkan ke anak-anak karena mereka juga korban,” jelas Ketua Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak ini.

Karena persoalan aksi bullying oleh pelajar sangat kompleks dan multidemensi sehingga penanganannya juga harus komprehensif dan peran Pemerintah sangat penting. Saat ini, sudah banyak negara berhasil menekan aksi bullying antara lain Inggris dan Finlandia, karena Pemerintahnya memformulasikan cetak biru pendidikan anti-bullying yang berisi kerangka kerja terperinci sebagai landasan kebijakan, sasaran, strategi bahkan hingga kepada detail kegiatan serta teknis pelaksanaan di mana sekolah menjadi yang terdepan mengimplementasikannya.

“Hingga saat ini kita belum punya formulasi mencegah anak menjadi pelaku bullying. Saya harap kementerian terkait segera memikirkan hal ini,” pungkas Fahira. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

  1. Model pendidikan yang terlalu berorientasi kompetisi (seleksi, rangking, dll) menyebabkan anak selalu ingin “mengalahkan” yang lain.
    Sudah saatnya paradigmanya diseimbangkan dengan pendidikan yang condong ke sikap kolaboratif.
    Finlandia contohnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi