Novanto dan Ketololan Bangsa Kita

Kedua, kasus Novanto yang berani melawan KPK ini sebenarnya terjadi ketika KPK sebagai institusi anti korupsi yang awalnya sangat didambakan, terjebak dalam arus politik kekuasaan. Novanto melakukan Pra Peradilan atas pentersangkaannya tentu karena ada preseden pra peradilan atas Budi Gunawan yang ditersangkakan kasus “rekening gendut” dan pentersangkaan Surya Dharma Ali.

Rakyat melihat berbagai kasus, baik di masa SBY, seperti “kasus Hambalang” maupun di masa Jokowi, kasus Sumber Waras dan “bus Transjakarta”, terkesan ada pilih kasih dalam memilih tersangkanya.

Menurunnya kredibilitas KPK, tentu saja membuat Novanto dan pengikutnya di DPR berani melawan KPK secara terbuka tanpa malu dihadapan rakyat

Ketiga, persoalan Novanto ini berimpit dengan sosoknya sebagai ketua DPR RI. DPR RI adalah simbol sistem konstitusi dan hukum di negara ini. Karena mereka memproduksi UU dan (bersama DPD) juga mengamandemen UU Dasar.

Sudah jelas bahwa Novanto menjabat DPR RI karena dukungan rezim yang berkuasa. Bahkan, sebelumnya dia ketua DPR yang sudah mundur karena dicurigai melakukan tindakan aib untuk menjual kekuasaannya dalam kasus “Papa Minta Saham” Freeport. Namun, rezim mendukung kembali Novanto mengambil alih kepemimpinan Golkar dan seklaigus DPR RI, dengan barter politik dukungan Golkar secara dini untuk Jokowi 2 periode.

Dengan posisinya sebagai ketua DPR, sekali lagi Novanto adalah simbol Rakyat Indonesia.

Dari tiga persoalan yang kita bahas di atas, muncul pertanyaan bagi kita: apakah kebencian yang muncul secara bombastis terhadap Novanto saat ini merupakan refleksi adanya keinginan rakyat untuk mendelegitimasi sistem sosial politik korup yang ada ataukah sekedar situasional dan temporer?