3. Kebijakan Luar Negeri Qatar

Qatar tumbuh menjadi negara kecil yang kaya raya dengan GDP per capita terbesar di dunia. Qatar adalah salah satu pemilik dana sovereign wealth terbesar di dunia dengan nilai investasi lebih dari US$335 billion yang tersebar di berbagai perusahaan kelas dunia dari mulai Barclays, Credit Suisse, Volkswagen hingga Tiffany’s.

Dengan kemandirian finansialnya, Qatar mengembangkan kebijakan politik luar negeri “open and independent” yang bertumpu pada “soft and smart power” seperti media, diplomasi, pendidikan, budaya, olahraga, pariwisata, ekonomi dan bantuan kemanusian. Kebijakan ini dijalankan atas dasar strategi bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga, pembentukan aliansi strategis serta pembangunan “nation’s brand”. Stasiun televisi Al Jazeera menjadi bagian untuk mewujudkan “soft and smart power”.

Selain aktif mengambil peran dalam aliansi GCC, Qatar pun menjadikan negerinya sebagai tuan rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika yang menjadi pusat komando di kawasan regional tersebut. Di sisi yang berbeda Qatar juga menginvestasikan US$ 2.7 billion di Rosneft, perusahan minyak negara Rusia.

Kemampuan Qatar berdiplomasi dengan semua pihak, menjadikan Qatar sebagai mediator yang disegani dalam banyak perannya, antara lain: memecahkan konflik di Lebanon, perselisihan yang terjadi dari Maroko sampai Sahara Barat, perang Darfur melawan pemerintahan di Khartoum serta mengembalikan Hamas dari aliansi Rusia-Suriah-Iran ke poros Turki-Mesir. Sayang hubungan baik dengan Mesir ini kemudian memburuk setelah kudeta militer yang didukung oleh Arab Saudi, menggulingkan pemerintahan sah Presiden Mursi.

Kekayaan dari gas ini memungkinkan Qatar berhasil mengembangkan kebijakan luar negerinya yang independen, sehingga membuat negara-negara tetangganya cemas dan marah karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri dan tidak selaras dengan kepentingan bersama negara-negara kawasan teluk melalui dukungan Qatar pada pergerakan Ihkwanul Muslimin, Hamas, faksi-faksi bersenjata di Libya dan Suriah yang ditentang oleh UAE dan Saudi.

Lebih lanjut, sebagai persiapan tuan rumah World Cup 2022 serta mempertimbangkan peningkatan kemampuan Iran (atas bantuan Total-perusahaan barat pertama yang menandatangi kesepakatan dengan Iran setelah pencabutan sanksi international) yang mulai bisa mengimbangi laju eksplorasinya; menjadi alasan bagi Qatar mencabut moratorium 2005 untuk pengembangan ladang gas alam terbesar di dunia North Field dan South Pars di pihak Iran-negara musuh bebuyutan Arab Saudi.

Lebih lanjut, dari pendapatan gas, Qatar juga mampu membiayai jaringan televisi berpengaruh Al Jazeera yang beritanya dalam beberapa kesempatan membuat malu beberapa pemerintahan di Timur Tengah.

Pada sisi yang berbeda pengembangan listrik dan industri tenaga listrik di GCC menyebabkan peningkatan permintaan akan gas alam. Qatar yang tampil sebagai produsen berbiaya terendah memberikan peningkatan pengaruh dan daya tawarnya. Sebagai contoh, UAE tergantung pada pasokan gas Qatar untuk menyediakan 40% listriknya. Inilah yang menambah sumber ketegangan, karena mungkin mereka berharap Qatar akan bisa mensuplai dengan harga dibawah pasar, atau sebaliknya mereka terpaksa harus impor LNG dari produsen lain dengan harga yang lebih tinggi.

Makin tingginya sumber ketegangan, akhirnya memunculkan gerakan blokade oleh Saudi dan negara-negara teluk terhadap Qatar. Bagaimana implikasinya?