SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Nahdlatul Ulama (NU) siap bermitra dengan pemerintah, tapi tidak segan pula untuk mengkritiknya, jika setiap kebijakan yang dibuat berdampak negatif pada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH Hasan Mutawakkil ‘Alallah menyikapi Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang begitu santer menuai kritik dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat.
“NU selalu siap bermitra dan menjadi mediasi. Tapi kalau mereka mengambil kebijakan yang salah, yang merugikan rakyat, maka NU tidak segan akan mengkritik, memberi solusi yang lebih baik untuk kemaslahatan bersama,” tegas KH Mutawakkil seusai menghadiri simposium perdamaian di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2).
Ia menegaskan bahwa aspirasi mayoritas masyarakat di era demokrasi menjadi hal penting dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah.
“Cuma harapan saya, supaya berakhir dengan baik sesuai aspirasi mayoritas masyarakat, karena ini era demokrasi dimana otoritas rakyat adalah ranah yang sangat penting,” katanya.
Ditegaskan KH Mutawakkil, NU dari dahulu tidak pernah bersikap hanya samikna waatoqna semata dalam bernegara dan berbangsa.
“Jadi begini NU itu tidak manut-manut tok, tidak, kalau selama itu kebijakan untuk kebaikan orang banyak kita akan bela dan bantu memediasi pada masyarakat. Tapi ketika itu sebaliknya, NU dari dulu, tak segan mengkritik pemerintah, penguasa baik eksekutif maupun legislatif,” pungkasnya. (Luh/Hrn)
