Eksploitasi Pasien Yang Tidak Etis

Jakarta, Seruji.com– Pagi ini saya melihat di sebuah status Fb, seorang pasien sedang terbaring di sebuah tempat tidur suatu Rumah Sakit. Wajahnya terpampang jelas, dengan luka memar, lebam di seluruh wajahnya.

Menurut satu berita sang pasien adalah korban kekerasan, entah betul atau tidak, akibat pengeroyokan  anggota organisasi massa. Sementara dari informasi lain, karena adu jotos satu lawan satu dengan anggota organisasi massa tersebut.

Lalu, “mana yang benar?” Entahlah, sangat sulit untuk memastikannya, karena dalam beberapa tahun terakhir ini mencari informasi yang akurat tidak mudah.  Kebanyakan media sekarang dalam memberitakan suatu kejadian kelihatannya juga sudah tidak objektif, mereka juga sudah berpihak. Tapi, saya kok lebih percaya, bahwa pasien mengalami itu akibat adu jotos satu lawan satu. Kalau dia dikroyok, bagian tubuh yang lain biasanya juga akan jadi sasaran pukulan, tendangan.

Dan, disamping itu ada sesuatu yang tidak etis saya lihat dalam pemberitaaan ini. Pasien diambil fotonya dalam beberapa posisi dan bahkan pakaian nya pun diganti. Wajahnya yang babak belur  kemudian menjadi latar belakang beberapa foto mereka yang membesuknya, termasuk salah satu Calon peserta PilGUB DKI dan pendukungnya juga dengan bermacam pose, yang siapapun tahu bahwa ada upaya menggunakan kejadian ini sebagai arena mencari simpati dan kampanye.

Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, “apakah menjadikan orang yang sedang sakit, yang tengah terbaring di tempat tidur (pasien) sebagai kesempatan untuk mencari simpati, apalagi kampanye, bolehkah secara etis?”…. Setahu saya, mengekpos wajah pasien saja secara terbuka sebaiknya dihindari. Hmmmm, ini adalah salah satu bentuk eksploitasi orang sakit (pasien) untuk kepentingan  orang lain. (Irsyal Rusad/praktisi kesehatan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.