Berantas Penyakit Berbasis Lingkungan, Pemerintah Canangkan Program 5 Pilar

JAKARTA – Dalam rangka memberantas penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting akibat sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk, Pemerintah mencanangkan program 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM).

Program 5 pilar tersebut terdiri dari; (1) berhenti buang air besar sembarangan, (2) cuci tangan menggunakan sabun, (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, (4) pengelolaan sampah rumah tangga, dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan. Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi. Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO. dalam rilis hari ini, Selasa (21/3).

Kelima pilar ini, tambah Imran, diharapkan dilaksanakan bersama-sama, dimulai dari pilar pertama, masyarakat bisa membuang air besar tidak sembarangan agar tidak mencemari lingkungan dan air yang akan dikonsumsi. Kemudian cuci tangan dengan sabun, yang dapat diaplikasikan melalui anak sekolah untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, dan diikuti pilar lainnya.

“Ini yang saya sampaikan tentang lima pilar ini dan dengan 12 indikator keluarga sehat yang salah satu poin di dalamnya ada keluarga memiliki/memakai air bersih dan memakai jamban sehat. Tentunya akan memperkuat pencapaian keluarga sehat,” jelasnya.

Imran mengungkapkan saat ini secara nasional, akses sanitasi yang layak mencapai 68,06% data perhari. Kemudian desa dan kelurahan yang sudah bisa berhenti buang air besar sembarang sekitar 8.429 desa dari total sekitar 82 ribu desa. “Di DKI Jakarta total 73,69 % keluarganya sudah akses sanitasi yang layak,” katanya.

Untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi dibutuhkan kemitraan yang harus dibangun bukan hanya dari unsur kesehatan tapi juga lintas sektor pemerintahan. Kementerian yang terlibat dalam program ini, yakni KemenLHK, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, dan KemenPerindustrian. Kemenkes dalam hal ini fokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarang.

“Saya rasa ini dari sisi pendekatan sinergitas sektor yang harus diutamakan, memang tema kita adalah kolaborasi dengan pemerintah termasuk kemitraan dengan masyarakat,” tutup Imran.

EDITOR: Iwan S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.