Proyek Listrik 35.000 MW Tidak Terealisasi, Pengamat Minta Pemerintah Jelaskan Sebabnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah harus bisa menjelaskan program 35.000 MW yang sejak awal digadang-gadang oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tidak terealisasi.

“Harusnya pemerintah jelaskan program 35 ribu MW bukan gagal, tapi memang harus disesuaikan karena ada perubahan kondisi,” kata Fabby di Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Fabby, program pembangunan pembangkit dengan total 35.000 MW hingga 2019 tadinya memang direncanakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tujuh persen dan pertumbuhan listrik di atas 8,5 persen per tahun.

Namun, pada kenyataannya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata lima persen dan pertumbuhan listriknya hanya tumbuh kurang dari lima persen.


“Memang asumsi-asumsi 35.000 MW tidak valid dan kita sebenarnya tidak butuh tambahan kapasitas 35.000 MW pada 2019,” katanya.

BACA JUGA:  YLKI: Jangan Mau PLN Kalah Dengan TNB Malaysia

Fabby menuturkan sejak 2017 lalu pemerintah dan PT PLN sudah menjadwal ulang pembangunan pembangkit dari yang seharusnya selesai pada 2019 menjadi 2023-2024.

Ia merinci sekitar 2.000 MW telah beroperasi saat ini karena merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ( PLTMG) yang masa konstruksinya kurang dari setahun. Sebanyak 15.000 MW tengah dalam konstruksi, sisa 14.000MW lainnya ditunda hingga 2021 dan sekitar 2.000 MW sisanya belum dimulai/direncanakan.

“Jadi memang begitu kondisinya dan memang perlu di-review dan sudah dilakukan. Sah-sah saja pemerintah ubah target,” katanya.

Kondisi program 35.000 MW tersebut ditengarai akan jadi salah satu hal yang dibahas dalam Debat Capres kedua 17 Februari mendatang.

Program 35.000 MW listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi