Proyek Listrik 35.000 MW Tidak Terealisasi, Pengamat Minta Pemerintah Jelaskan Sebabnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah harus bisa menjelaskan program 35.000 MW yang sejak awal digadang-gadang oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tidak terealisasi.

“Harusnya pemerintah jelaskan program 35 ribu MW bukan gagal, tapi memang harus disesuaikan karena ada perubahan kondisi,” kata Fabby di Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Fabby, program pembangunan pembangkit dengan total 35.000 MW hingga 2019 tadinya memang direncanakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tujuh persen dan pertumbuhan listrik di atas 8,5 persen per tahun.

Namun, pada kenyataannya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata lima persen dan pertumbuhan listriknya hanya tumbuh kurang dari lima persen.

“Memang asumsi-asumsi 35.000 MW tidak valid dan kita sebenarnya tidak butuh tambahan kapasitas 35.000 MW pada 2019,” katanya.

Fabby menuturkan sejak 2017 lalu pemerintah dan PT PLN sudah menjadwal ulang pembangunan pembangkit dari yang seharusnya selesai pada 2019 menjadi 2023-2024.

Ia merinci sekitar 2.000 MW telah beroperasi saat ini karena merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ( PLTMG) yang masa konstruksinya kurang dari setahun. Sebanyak 15.000 MW tengah dalam konstruksi, sisa 14.000MW lainnya ditunda hingga 2021 dan sekitar 2.000 MW sisanya belum dimulai/direncanakan.

“Jadi memang begitu kondisinya dan memang perlu di-review dan sudah dilakukan. Sah-sah saja pemerintah ubah target,” katanya.

Kondisi program 35.000 MW tersebut ditengarai akan jadi salah satu hal yang dibahas dalam Debat Capres kedua 17 Februari mendatang.

Program 35.000 MW listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.