Presiden Azerbaijan Tunjuk Istrinya Jadi Wapres Pertama

BAKU – Sebagai penguasa tertinggi di Azerbaijan, Presiden Ilham Aliyev mengeluarkan dekrit untuk mengangkat istrinya, Mehriban Aliyeva, menjadi wakil presiden pertama. BBC News, Selasa (21/2), mengabarkan dekrit itu tidak merinci tugas Mehriban. Namun, undang-undang menyebut wakil presiden pertama akan mewakili presiden saat presiden bertugas ke luar negeri.

Jabatan wakil presiden dan wakil presiden pertama (yang lebih senior) baru diperkenalkan tahun lalu setelah undang-undang referendum membuka jalan bagi pelimpahan kekuasaan jika presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Referendum itu juga memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi tujuh tahun.

Ilham Aliyev mulai berkuasa pada 2003. Ia menggantikan ayahnya Heydar Aliyev yang memerintah negara kaya minyak itu sejak 1993. Kaum oposisi menganggap ada dinasti Aliyev. Isa Gambar, pemimpin partai oposisi Musavat, menyebut, “Dinasti keluarga seharusnya tak mendapat tempat pada abad ke-21.”

Mehriban Arif qizi Aliyeva lahir 26 Agustus 1964 di Baku. Ia pernah menjadi anggota Dewan Nasional Azerbaijan, menjadi Goodwill Ambassador untuk UNESCO, dan ketua beberapa organisasi kebudayaan. Mehriban Aliyeva menikah dengan Ilham Aliyev pada 1984, dan memiliki dua anak perempuan, Leyla dan Arzu, dan satu anak lelaki, Heydar.

Mehriban Aliyeva lulus sekolah menengah umum Nomor 23 di Baku pada 1982 dengan penghargaan medali emas. Ia belajar di Universitas Kedokteran Negeri Nariman Narimanov. Dia melanjutkan studi di Akademi Kedokteran Sechenov Moskow (saat ini jadi Universitas Kedokteran Pertama IM Sechenov Moscow), dan lulus dengan kehormatan pada 1988. Dia bekerja di Institut Riset Ilmiah Penyakit Mata Moskow di bawah kepemimpinan akademisi Krasnov pada 1988-1992.

EDITOR: Omar Ballaz

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.