KBRI Belum Bisa Komunikasi dengan Siti Aisyah

KUALA LUMPUR – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur hingga Jumat belum bisa bertemu dengan Siti Aishah. Siti adalah WNI yang diduga membunuh Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin tertinggi  Korea Utara Kim Jong Un.

“Kalau komunikasi dengan yang bersangkutan belum. Kami masih menunggu kepastian dari pihak Malaysia. Kita kemarin sudah ajukan langsung ke Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh akses konsuler dan kepolisian setempat tetapi belum ada jawaban dari pemerintah Malaysia,” ujar Wakil Dubes KBRI Kuala Lumpur, Andreano Erwin di Kuala Lumpur, Jumat (17/2), dengan didampingi Ketua Satgas Perlindungan WNI Yusron B Ambary.

Andreano menegaskan, kalau bertemu langsung belum sedangkan menurut informasi yang bersangkutan ditahan di Kepolisian Sepang. “Jadi kalau bertemu langsung belum. Kalau melihat dari liputannya. Kita juga melihat dari media. Sekarang ada di tahanan polisi daerah Sepang yang berdekatan dengan Kuala Lumpur International Airport 2 tempat lokasi kejadian,” katanya.

BACA JUGA:  Indonesia Upayakan Kesepakatan Tarif Perdagangan dengan Afrika

Dia mengatakan, kalau komunikasi ada tetapi pihaknya masih dalam rangka membuka akses bertemu Siti Aishah.”Belum bisa dipenuhi mereka. Mungkin mereka juga perlu waktu untuk koordinasi,” katanya.


Andreano menegaskan, pihaknya langsung bereaksi begitu peristiwa itu selesai diumumkan Kepolisian Malaysia. “Usai press release Satgas Perlindungan WNI langsung bereaksi dengan menghubungi Kemenlu untuk membuka akses konsuler agar bisa segera dipertemukan. Tujuannya agar dia bisa terpenuhi hak-hak hukumnya. Baru dijawab mereka sore dan kami masih menunggu dari pihak Malaysia,” katanya.

Dia menegaskan, Siti Aishah tidak terdaftar sebagai tenaga kerja yang resmi karena tidak ada datanya di KBRI. “Dalam waktu tidak terlalu lama kami akan diberi kesempatan untuk menjenguk yang bersangkutan. Jadi kami ingin bertemu untuk memastikan hak-haknya.

Andreano menegaskan, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi hukum di Malaysia. Namun dirinya ingin memastikan hak-hak hukum dari Siti Aishah.

EDITOR: Rizky

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi