Setya Novanto dan Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Soal Skandal e-KTP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua nama yang dituding sebagai otak dari kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik atau e-KTP oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. Keduanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Keduanya disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin sebagai otak yang mengatur bagaimana teknis dugaan skandal penghasil uang panas itu bisa berlangsung secara tertib.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, keduanya diperiksa sebagai saksi mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kejahatan kerah putih yang merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun lebih.

BACA JUGA:  Elza Syarief Mengaku Tidak Ada Perselisihan Dengan Akbar Faisal

Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 22:00WIB, Setya datang sejak Pukul 09:30 WIB dan menyudahi pemeriksa pada Pukul 13:34 WIB. Sedangkan, Anas sendiri tidak diketahui kapan tibanya. Namun, sekitar pukul 21:00WIB, dirinya terlihat keluar dari lobby Gedung KPK menggunakan masker yang menutupi wajahnya.


Dalam keterangannya, Setya mengklaim, bahwa ia hanya memberikan klarifikasi sebagai Ketua Fraksi Golkar.

“Itu hanya klarifikasi berkaitan saya sebagai ketua fraksi ada pimpinan Komisi II untuk menyampaikan, tapi semua yang disampaikan hanya normatif saja,” jelasnya.

Namun, nomatifnya seperti apa, dirinya enggan menjawab.

Sedangkan, Anas menyebutkan, tidak tahu apa soal proyek tersebut. “Saya ditanya soal-soal apa yang saya tidak tahu,” ungkapnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.