Inilah Perjalanan Kasus Korupsi eKTP yang Libatkan Ketua DPR Setya Novanto

2
107
setya novanto, setnov
Setya Novanto, Tersangka Kasus KTP-el (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruji.com—Ketua DPR RI Setya Novanto diperiksa KPK terkait kasus korupsi eKTP. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, pemeriksaan untuk pengembangan informasi yang diolah komisi anti korupsi. Penyidik sedang mendalami aliran uang dalam kasus yang diduga merugikan negara itu.

“Materi pemeriksaan (Novanto) lengkapnya di penyidik. Tapi seperti saya selalu bilang, follow the money selalu dilakukan (untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi),” kata Agus.

Nama Setya dan Anas sendiri disebut pernah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak vendor. Meskipun, anggaran proyek nasional itu belum diketuk palu oleh DPR RI.

Pertama, pada Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah (Setya) Novanto yang dihadiri oleh Khairuman Harahap, Andi Septinus, seluruh direktur utama konsorsium serta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pertemuan untuk membicarakan finalisasi commitment fee. Namun, tidaklah ditemukan kata sepakat.

Pertemuan pun berlanjut pada Januari 2011, di Equity Tower lantai 20 (kantor Setya) yang dihadiri oleh Setya, Andi Septonus, Paulus Tanos, Khairuman, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan seluruh direktur utama konsorsium untuk membicarakan finalisasi fee.

Pertemuan juga pernah dimotori seorang pengusaha Andi Agustinus pada Juni 2010. Hal itu dilakukan setelah ada kepastian DPR meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun untuk proyek E-KTP.

Menurut pengakuan Nazaruddin, Andi adalah tangan kanan Setya yang bertugas menjaga kondisi proyek e-KTP tidak lari ke tangan vendor selain konsorsium PNRI.

Pada pertemuan tersebut berkumpul para ahli IT dari BPPT, salah satunya adalah Fahmi yang kemudian menjadi ketua tim teknis panitia tender, Plt Dirjen Administrasi Kependudukan Irman, Dirut PNRI Isnu Wijaya, Johannes Marlin (distributor AFIS L1 di Indonesia yang alatnya dipakai dalam proyek E-KTP saat ini), dan pengusaha Paulus Tanos.

Pada Januari 2011, Irman memerintahkan agar dibuat tiga konsorsium yang mengikuti tender, yaitu PNRI, Astra, dan Murakabi, dengan mempersiapkan PNRI, yang beranggotakan PNRI, LEN, Succofindo, Quadra, dan Sandi Pala sebagai pemenangnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat dua orang tersangka dalam kasus ini.  Mereka adalah Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto.

Irman sendiri dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jamal)

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

hm prasetyo

Jaksa Agung: Tersangka Korupsi Tidak Bisa Berbohong Karena Alasan Sakit

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan para tersangka atau terdakwa korupsi tidak bisa lagi membohongi pemeriksaan karena sakit mengingat akan dicek oleh...

Setelah Dipasang Ring Jantung, Dokter Pastikan Setya Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dokter, yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut bisa diperiksa Komisi Pemberantasan...
PCC

Pabrik Yang Digerebek Polisi Ini Produksi Ratusan Ribu Pil PCC per Malam

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Pabrik Paracetamol Caffeine Carisoprodol (PCC) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mampu menghasilkan ratusan ribu butir PCC dalam semalam, kata Wakil...
Sidharto Danusubroto

Sikapi Nobar Film G30S/PKI, Wantimpres: Prioritaskan Pembangunan Ketimbang Ribut Soal PKI

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat memprioritaskan pembangunan nasional bersama daripada meributkan masalah terkait G30S/PKI. "Ada film ini,...
PCC

Flash: Bareskrim Menggerebek Ruko Yang Berfungsi Sebagai Pabrik PCC

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap keberadaan sebuah pabrik yang memproduksi pil PCC (Paracetamol Caffeine Carisoprodol)...
gatot nurmatyo

Panglima TNI: Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

KARANGANYAR - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pemutaran film Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) bertujuan agar diketahui oleh generasi...