Inilah Perjalanan Kasus Korupsi eKTP yang Libatkan Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, Seruji.com—Ketua DPR RI Setya Novanto diperiksa KPK terkait kasus korupsi eKTP. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, pemeriksaan untuk pengembangan informasi yang diolah komisi anti korupsi. Penyidik sedang mendalami aliran uang dalam kasus yang diduga merugikan negara itu.

“Materi pemeriksaan (Novanto) lengkapnya di penyidik. Tapi seperti saya selalu bilang, follow the money selalu dilakukan (untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi),” kata Agus.

Nama Setya dan Anas sendiri disebut pernah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak vendor. Meskipun, anggaran proyek nasional itu belum diketuk palu oleh DPR RI.

Pertama, pada Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah (Setya) Novanto yang dihadiri oleh Khairuman Harahap, Andi Septinus, seluruh direktur utama konsorsium serta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pertemuan untuk membicarakan finalisasi commitment fee. Namun, tidaklah ditemukan kata sepakat.

Pertemuan pun berlanjut pada Januari 2011, di Equity Tower lantai 20 (kantor Setya) yang dihadiri oleh Setya, Andi Septonus, Paulus Tanos, Khairuman, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan seluruh direktur utama konsorsium untuk membicarakan finalisasi fee.

Pertemuan juga pernah dimotori seorang pengusaha Andi Agustinus pada Juni 2010. Hal itu dilakukan setelah ada kepastian DPR meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun untuk proyek E-KTP.

Menurut pengakuan Nazaruddin, Andi adalah tangan kanan Setya yang bertugas menjaga kondisi proyek e-KTP tidak lari ke tangan vendor selain konsorsium PNRI.

Pada pertemuan tersebut berkumpul para ahli IT dari BPPT, salah satunya adalah Fahmi yang kemudian menjadi ketua tim teknis panitia tender, Plt Dirjen Administrasi Kependudukan Irman, Dirut PNRI Isnu Wijaya, Johannes Marlin (distributor AFIS L1 di Indonesia yang alatnya dipakai dalam proyek E-KTP saat ini), dan pengusaha Paulus Tanos.

Pada Januari 2011, Irman memerintahkan agar dibuat tiga konsorsium yang mengikuti tender, yaitu PNRI, Astra, dan Murakabi, dengan mempersiapkan PNRI, yang beranggotakan PNRI, LEN, Succofindo, Quadra, dan Sandi Pala sebagai pemenangnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat dua orang tersangka dalam kasus ini.  Mereka adalah Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto.

Irman sendiri dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jamal)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER