Inilah Perjalanan Kasus Korupsi eKTP yang Libatkan Ketua DPR Setya Novanto

2
188
setya novanto, setnov
Setya Novanto, Tersangka Kasus KTP-el (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruji.com—Ketua DPR RI Setya Novanto diperiksa KPK terkait kasus korupsi eKTP. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, pemeriksaan untuk pengembangan informasi yang diolah komisi anti korupsi. Penyidik sedang mendalami aliran uang dalam kasus yang diduga merugikan negara itu.

“Materi pemeriksaan (Novanto) lengkapnya di penyidik. Tapi seperti saya selalu bilang, follow the money selalu dilakukan (untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi),” kata Agus.

Nama Setya dan Anas sendiri disebut pernah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak vendor. Meskipun, anggaran proyek nasional itu belum diketuk palu oleh DPR RI.

Pertama, pada Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah (Setya) Novanto yang dihadiri oleh Khairuman Harahap, Andi Septinus, seluruh direktur utama konsorsium serta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pertemuan untuk membicarakan finalisasi commitment fee. Namun, tidaklah ditemukan kata sepakat.

Pertemuan pun berlanjut pada Januari 2011, di Equity Tower lantai 20 (kantor Setya) yang dihadiri oleh Setya, Andi Septonus, Paulus Tanos, Khairuman, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan seluruh direktur utama konsorsium untuk membicarakan finalisasi fee.

Pertemuan juga pernah dimotori seorang pengusaha Andi Agustinus pada Juni 2010. Hal itu dilakukan setelah ada kepastian DPR meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun untuk proyek E-KTP.

Menurut pengakuan Nazaruddin, Andi adalah tangan kanan Setya yang bertugas menjaga kondisi proyek e-KTP tidak lari ke tangan vendor selain konsorsium PNRI.

Pada pertemuan tersebut berkumpul para ahli IT dari BPPT, salah satunya adalah Fahmi yang kemudian menjadi ketua tim teknis panitia tender, Plt Dirjen Administrasi Kependudukan Irman, Dirut PNRI Isnu Wijaya, Johannes Marlin (distributor AFIS L1 di Indonesia yang alatnya dipakai dalam proyek E-KTP saat ini), dan pengusaha Paulus Tanos.

Pada Januari 2011, Irman memerintahkan agar dibuat tiga konsorsium yang mengikuti tender, yaitu PNRI, Astra, dan Murakabi, dengan mempersiapkan PNRI, yang beranggotakan PNRI, LEN, Succofindo, Quadra, dan Sandi Pala sebagai pemenangnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat dua orang tersangka dalam kasus ini.  Mereka adalah Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto.

Irman sendiri dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jamal)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU