Basaria: Kasus Suap Wali Kota Cilegon Mengecewakan

0
221
ott, korupsi
Operasi Tangkap Tangan / OTT. (ilustrasi)

JAKARTA – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan kekecewaannya dengan kasus dugaan suap senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi terkait izin pendirian pusat perbelanjaan “Transmart” di Cilegon.

“Sebenarnya KPK sudah berulang kali ke sana (Banten) termasuk saya sudah dua kali, termasuk memeriksa sistem pelayanan dan perizinan apakah pelayanan terpadu satu pintu benar-benar sudah dilaksanakan. Kami kecewa hal ini bisa terjadi,” kata Basaria dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (23/9).

Dalam perkara ini KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi sebagai tersangka penerimaan suap Rp1,5 miliar dari PT Krakatau Industrial Estate dan PT Brantas Abipraya untuk memuluskan rekomendasi Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) pusat perbelanjaan Transmart. Suap disamarkan dengan transfer ke klub sepak bola setempat yaitu Cilegon United Football Club pada 19 dan 22 September 2017.

“KPK juga sudah melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) ke 22 provinsi dan 360 kabupate/kota. Tim korsup datang ke daerah tersebut salah satunya penekanan e-governance, e-planning, sampai pelaksanaannya. Salah satu yang ditekankan dalam prinsip itu adalah pelayanan terpadu satu pintu dengan harapan di satu tempat semua orang mengurus di situ sehingga tidak ada lagi kelebihan biaya selain biaya yang seharusnya dikeluarkan,” ungkap Basaria.

Namun ia mengakui bahwa meski sistem terkomputerisasi dan canggih tapi peran manusia tetap menentukan.

“Kejadian hari ini menunjukkan walau sebaik apapun sistem yang diterapkan kalau manusia di belakang sistem itu sendiri tetap melanggar memang susah bagi kita untuk menjaganya. Semoga ini kepala daerah yang terakhir yang di-OTT KPK,” tambah Basaria.

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU