Bagi korban PHK yang cukup tegar itu, “kemarahan” Gunung Agung hendaknya menjadi bahan bermawas diri atau instrospeksi bahwa masyarakat Bali melakukan wisata secara “serakah” dengan mengorbankan budaya dan mengorbankan lingkungan.
“Kita boleh saja bergantung kepada pariwisata, tapi kebergantungan itu harus wajar, jangan karena pariwisata, lalu nilai-nilai menjadi hilang karena mengutamakan komersial. Atau, jangan karena pariwisata, lalu lingkungan kita rusak dengan reklamasi,” tuturnya.
Cara berpikir ala Nyoman Dharma yang sederhana tapi sarat makna itu akan melahirkan penyikapan terhadap “kemarahan” atau “gangguan” dari Gunung Agung tanpa harus dengan marah, apalagi “melawan” Gunung Agung.
Bahkan, cara berpikir ala Nyoman Dharma itu akan mengubah konsep “sadar wisata” menjadi “wisata sadar” untuk tidak bersusah payah menyalahkan “kambing hitam” tapi justru berjibaku mengajak semua orang berjuang secara positif guna memulihkan pariwisata di Pulau Seribu Pura.
Ya, sudahi saja pergunjingan tentang Gunung Agung versus pariwisata, karena akan justru kontraproduktif, tapi kembalilah pada “pelajaran” dari Gunung Agung tentang “wisata sadar” yang menyodorkan”jalan tengah” untuk sesegara mungkin mengharmoniskan tiga hal : pariwisata, lingkungan, dan budaya.
