Yusril Akui Jadi Kuasa Hukum Jokowi-KH Ma’ruf Gratis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengakui menerima tawaran untuk menjadi lawyer atau kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Yusril mengatakan keputusan itu diambilnya setelah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf, Erick Thohir.

“Saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu (Jokowi dan KH Ma’ruf),” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11).

Perihal menjadi kuasa hukum pasangan petahana ini, Yusril mengaku tidak menerima bayaran dalam bentuk apapun. Yusril menganggap hal itu tidak masalah baginya.

“Pada Pilpres 2014 lalu, saya juga diminta Prabowo untuk menjadi ahli di gugatan MK. Saya jalani, dan gratis juga, tanpa bayaran apa pun,” ujarnya.

Yusril berharap keputusannya ini benar-benar bisa memberi sumbangsih nyata untuk pemilu yang benar-benar fair.

“Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil, dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Meski menjadi kuasa hukum salah satu pasangan calon, Yusril menegaskan ia akan tetap bekerja secara profesional. Hal yang selalu ia lakukan, ketika menangani pihak-pihak yang terkait dengan politik.

“Saya pernah menangani perkara partai politik, termasuk Golkar dan saya benar-benar bekerja profesional,” pungkasnya. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER