Walau Cabut Banding, Keluarga Anggap Kasus Ahok Adalah Imbas Persaingan Politik


JAKARTA – Keluarga terpidana kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakini bahwa kasus penodaan agama yang ditimpakan ke Ahok adalah imbas dari persaingan politik.

Fify Lety Indra, adik kandung Ahok, yang mendampingi istri Ahok, Veronica Tan, dalam konprensi pers yang diadakan di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakpus, hari ini, Selasa (23/5), menyampaikan bahwa peradilan dan vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan Hakim lebih karena tekanan massa.

“Seandainya Ahok itu bukan orang keturunan dan seandainya Ahok tidak beragama Kristen, apakah pengadilan ini ada? Saya bilang hanya masyarakat dan rekan-rekan yang bisa menjawabnya,” jelas Fifi.

Fifi juga menjelaskan bahwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tidak ada satupun saksi yang dihadirkan yang berasal dari Kepulauan Seribu tempat peristiwa yang dituduhkan.

“Saksi pelapor justru orang yang tidak berasal dari lokasi dimana Ahok menyampaikan pidatonya di pulau Pramuka kepualuan Seribu,” ungkap Fifi.

Menurut Fifi saat Ahok menyampaikan pidato yang kemudian dianggap menista agama Islam dengan menyebut-nyebut surat Al Maidah, tidak ada warga Kepulauan Seribu yang marah.

“Tidak ada satu pun orang di Kepulauan Seribu yang tersinggung dan marah karena agamanya diolok-olok. Tidak satu pun hujatan terhadap BTP,” kata Fify.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (22/5), Ahok mencabut permohonan bandingnya atas keputusan Hakim dalam persidangan kasus penodaan agama, yang memvonis 2 tahun penjara.

 

EDITOR: Harun S

6 KOMENTAR

  1. BEGINILAH KOMENTAR ORANG YANG ANTI PANCASILA,ANTI NKRI,ANTI UUD 45 DAN ANTI KEBHINEKAAN, SEBUAH PENJELASAN TENANG KEBENARAN YANG TERJADI DI TERJEMAHKAN TIDAK TERIMA, SEBUAH FAKTA TENTANG POLITISASI AGAMA DIANGGAP DITERJEMAHKAN BAWA2 AGAMA,MANUSIA YG PAHAM MANA ADIL,MANA TIDAK DIANGGAP TIDAK PAHAM,TIDAK TERBUKTI MENISTA AGAMA DIKATAKAN MULUT YANG SALAH, SEMUA DEMI CTRA AGAMA YANG INDAH DAN RAHMAT, YANG BISA DIZOLIMI MEMANG HANYA MINORITAS KRN KURAWA 100 ORANG DAN PANDAWA 5 ORANG. TIDAK ADA GOLONGAN YANG SELUHUR BUDI PEKERTI BTP, TELAH CABUT BADING TAPI MASIH ADA YG TIDAK TERIMA. BEGITULAH KEINDAHAN SEBUAH AGAMA.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

close