Ulama Sepuh: Proses Hukum Ahok Tidak Tegas Membuat Umat Resah

JAKARTA – Sejumlah Ulama Sepuh yang dipimpin oleh KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi bersilahturahim menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukan), Wiranto pada hari Selasa, 21 Februari 2017 di Kantor Kemenkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selain KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, hadir pula para Ulama yakni KH. Salahuddin Wahid, K.H. Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, K.H. Prof. Didin Hafidhuddin, KH. Muhammad Yusus, dan Ust. Ahmad Parlaungan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban untuk merespon kegaduhan nasional yang berlangsung akhir-akhir ini dan jika dibiarkan akan membawa pada situasi perpecahan Bangsa.

KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso menyampaikan maksud kedatangan para ulama adalah untuk mengadu dan memohon. “Jadi kami ini sowan untuk madul dan memohon,” katanya.

KH Ma’shum menyampaikan bahwa masyarakat melihat adanya ketidakadilan terkait penegakkan hukum dalam proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Karena proses Hukum tidak dilakukan secara tegas, maka muncul keresahan Ummat Islam yang berimbas pada terjadinya aksi-aksi demonstrasi.

Kedua, KH. Ma’shum mengingatkan jangan ada kriminalisasi ulama. “Mohon para aktivis, kiai, habaib, dan yang lainnya, yang sedang memperjuangkan penegakkan hukum berkeadilan, jangan dikriminalisasi” seru KH. Ma’shum.

Ketimpangan penegakkan hukum terlihat jelas ketika proses hukum Basuki Tjahaja Purnama dibandingkan dengan berbagai kasus hukum yang menjerat para ulama. KH. Ma’shum menekankan pentingnya penegakkan hukum berkeadilan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap hukum. Jika rakyat sudah tidak percaya pada hukum, maka Negara akan berpotensi sulit mengendalikan emosi rakyat.

 

1 KOMENTAR

  1. Allah ta’ala berfirman (yang artinya):
    “Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin.” (QS. Al-Ma’idah: 50)

    “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” [QS. Al-Maaidah : 44].

    “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim” [QS. Al-Maaidah : 45].

    “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” [QS. Al-Maaidah : 47].

    “Maka demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusanmu dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’ (4): 65)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.