Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akhirnya memutuskan memberi sanksi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo karena terbukti telah melanggar aturan pemilu.

Keputusan Bawaslu nomor 005/LP/PP/ ADM/RI/00.00/III/2019 tersebut diambil dalam sidang setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran berupa tidak mengajukan cuti saat Eko mengikuti kampanye Jokowi di Sulawesi Tenggara pada 22 Februari 2019 yang lalu.

“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Ketua Bawalu RI, Abhan yang juga Pemimpin Sidang, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3).

Bawaslu Jatuhkan Sanksi Administratif Berupa Teguran ke Mendes PDTT

Abhan
Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Selasa (28/11/2017). (Foto: Achmad/SERUJI)

Oleh karena hal itu, Bawaslu menjatuhkan hukuman administrasi berupa teguran pada Eko, dan memberi peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sementara itu, hakim anggota Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan terbukti Mendes PDTT tidak memiliki izin cuti saat kampanye tersebut.

“Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-Ma’ruf, maka menurut majelis pemeriksa, terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yaitu, tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor adalah pelanggaran administrasi pasal 281 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” jelas Ratna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER