Terbukti Tidak Cuti Saat Ikut Kampanye Jokowi, Menteri Desa Disanksi Bawaslu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akhirnya memutuskan memberi sanksi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo karena terbukti telah melanggar aturan pemilu.

Keputusan Bawaslu nomor 005/LP/PP/ ADM/RI/00.00/III/2019 tersebut diambil dalam sidang setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran berupa tidak mengajukan cuti saat Eko mengikuti kampanye Jokowi di Sulawesi Tenggara pada 22 Februari 2019 yang lalu.

“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Ketua Bawalu RI, Abhan yang juga Pemimpin Sidang, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3).

Bawaslu Jatuhkan Sanksi Administratif Berupa Teguran ke Mendes PDTT

Abhan
Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Selasa (28/11/2017). (Foto: Achmad/SERUJI)

Oleh karena hal itu, Bawaslu menjatuhkan hukuman administrasi berupa teguran pada Eko, dan memberi peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sementara itu, hakim anggota Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan terbukti Mendes PDTT tidak memiliki izin cuti saat kampanye tersebut.

“Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-Ma’ruf, maka menurut majelis pemeriksa, terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yaitu, tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor adalah pelanggaran administrasi pasal 281 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” jelas Ratna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan