close

Soal Pose Dua Jari Anies, Bawaslu Akan Putuskan Dalam 14 Hari

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memutuskan perkara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam 14 hari terkait dengan pose dua jari yang diacungkan saat menghadiri Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Bogor, Desember lalu.

“Kami punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah ini sudah memenuhi unsur atau tidak,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/1), saat menjawab pertanyaan beberapa anggota DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Abhan menyatakan Bawaslu tidak bermaksud untuk memperpanjang atau berusaha menggiring opini publik dalam penanganan perkara Anies.

“Kami tidak bermaksud memperpanjang ataupun membuat opini, tetapi masih dalam range waktu kami untuk melakukan klarifikasi dan menemukan alat-alat bukti yang ada,” kata Abhan.


Baca juga: Dipanggil Bawaslu soal Pose Dua Jari, Anies Dicecar 27 Pertanyaan

Hingga saat ini, katanya, Bawaslu Kabupaten Bogor yang menangani perkara ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berkas-berkas untuk klarifikasi. Anies pun telah diperiksa untuk dimintai keterangan.

“Saat ini kami sedang mengumpulkan berkas-berkas klarifikasi, dan kasus ini sebetulnya ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Yang bersangkutan meminta untuk bisa diperiksa di Bawaslu RI karena soal jarak waktu tempat,” ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Bogor sebelumnya menyebut ada dugaan kehadiran dan tindakan Anies di Konfernas Gerindra di Bogor, Jawa Barat, pada 17 Desember 2018 lalu sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon.

Pada acara itu Anies juga mengacungkan pose dua jari yang diduga sebagai bagian kampanye untuk pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Anies: Insya Allah Sukses Pilgub DKI Terulang di Level Nasional

Jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Anies terancam pidana penjara tiga tahun.

Dalam Pasal 547 UU Pemilu menyebutkan, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

BPN Hormati Keputusan MK Memajukan Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menghormati...

Keputusan Sengketa Pilpres Dipercepat Pada Tanggal 27 Juni

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama...

PPDB Zonasi di Jakarta Akan Dilakukan Penyesuaian

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan...

Hindari Sinar-X, Sabu-Sabu Diselundupkan di Dalam Jok Mobil

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyelundup 15 kilogram (kg) sabu-sabu yang...

Bawaslu Kudus Persiapkan Data Untuk Hadapi Gugatan di MK

KUDUS, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus,...

Sikap Politik PAN Akan Dirujuk Dari Putusan MK

DEPOK, SERUJI.CO.ID - Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan putusan...

TERPOPULER