Dipanggil Bawaslu soal Pose Dua Jari, Anies Dicecar 27 Pertanyaan


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta Pusat, Senin (7/1), guna mengklarifikasi acungan dua jarinya pada Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Desember lalu.

Anies mengaku dicecar 27 pertanyaan terkait kehadirannya dalam acara tersebut.

“Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi. Jadi, tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” kata Anies kepada wartawan, usai pemanggilan Bawaslu.

Dijelaskan oelh Anies, pertanyaan dari Bawaslu adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center, pada waktu itu Anies memberikan sambutan.

Baca juga: Buntut Pose Dua Jari, Anies Baswedan Diperiksa Bawaslu Hari Ini

“Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurutnya apa yang terucap disitu jelas kalimatnya, dan Bawaslu bisa menilai.

Anies mengatakan, pemeriksaan itu mestinya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor pada 3 Januari lalu. Namun pada 3 Januari, Anies berada di Lombok, sehingga pemeriksaan pun dilakukan hari ini di Jakarta untuk memudahkan.

“Bawaslu tadi melakukan prosesnya dengan amat profesional, tertib, rapi, semua dokumen, data disiapkan, dan proses tanya jawabnya pun santai,” tuturnya.

Baca juga: Anies: Insya Allah Sukses Pilgub DKI Terulang di Level Nasional

Dijelaskan oleh Anies, kunjungannya ke acara Konfernas Gerindra telah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, seorang gubernur memang diizinkan untuk mendatangi kegiatan yang digelar oleh partai politik.

“Sebelum kegiatan itu saya sudah kirimkan surat ke Kemendagri pada hari Jumat (14/12). Walaupun sebenarnya secara substansi gubernur bisa ikut kegiatan apa saja selama tidak kampanye,” pungkasnya.

Sebelumnya, kehadiran Anies dalam Konfernas Gerindra itu dan pose dua jarinya dipermasalahkan sejumlah pihak karena ia memegang jabatan publik.

Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) menganggap adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan Anies Baswedan. Anies diduga telah melanggar Pasal 281 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga kemudian JAPRI melaporkan Anies ke Bawaslu pada 20 Desember 2018 lalu. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close