Saksi Hamdan Rasyid: Ahok Anggap Al-Maidah 51 Alat Kebohongan

Jakarta – JPU menghadirkan anggota Komisi Fatwa MUI, Hamdan Rasyid sebagai saksi terakhir yang dihadirkan dalam persidangan ke-9 kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok di Auditorium Kementan, Selasa (7/2). Hamdan mengatakan, setelah proses pengkajian mendalam oleh empat komisi MUI meyakini Ahok telah menistakan Al-Qur’an.

“Saya jelaskan prosesnya bahwa itu sudah melalui proses yang luar biasa, empat komisi di MUI dilibatkan sedangkan fatwa biasanya cukup satu komisi. Kata-kata dibohongi pakai Al-Maidah itu sudah menista Al-Qur’an. Kata ‘pakai’ itu kan alat, berati menganggap Al-Qur’an sebagai alat kebohongan,” ujar Hamdan Rasyid, usai memberikan kesaksiannya.

Hamdan juga menambahkan, tidak mungkin Al-Qur’an salah dan Allah menjamin tidak ada sedikitpun ada keraguan di dalamnya. “Al-Qur’an itu kan wahyu Allah, mukjizat yang sangat diyakini kebenarannya bagi Umat Islam,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai keberatan Ahok pada sidang sebelumnya mengenai kuorum, Hamdan membantah, MUI mengeluarkan sikap keagamaannya main-main.

“Tidak ada urusan dengan kuorum, ulama itu kalau berfatwa punya dalil. Yang penting adalah dasarnya Al-Qur’an dan Hadits kuat. Mau satu ulama apalagi itu jama’ah banyak ulama, tidak mungkin mereka berbuat bohong itu. Jangan dipikir kita itu main-main, ini Al-Qur’an Kalamullah, seluruh dunia menghormati Al-Qur’an,” jelas Hamdan.

Di dalam ruang persidangan, Hamdan juga dimintai penjelasan tentang definisi ‘Awliya’ dalam Al-Maidah ayat 51 dan metode tafsir Al-Qur’an.

EDITORL IWAN S

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.