Pidato AHY Tak Sebut Prabowo, KH Ma’ruf: Akan Makin Banyak Kader Demokrat Dukung 01

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin yakin akan makin banyak kader-kader Partai Demokrat yang akan mendukung paslon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan KH Ma’ruf menyikapi isi pidato yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berisi pesan rekomendasi untuk presiden mendatang, namun tidak menyebut nama capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Menurut mantan Rais Aam PBNU ini, lewat isi pidato tersebut AHY seolah ingin menegaskan bahwa Partai Demokrat berada di tengah dalam kontestasi Pilpres 2019.

“Kita berterima kasih ya, dia berada di tengah. Sehingga orang-orang yang kemudian mendukung kami (kader Demokrat, red) menjadi tidak merasa ada ancaman,” kata KH Ma’ruf kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, Sabtu (2/3).


Dengan kondisi tersebut, imbuhnya, kader Demokrat yang selama ini ingin mendukung Jokowi-KH Ma’ruf akan makin berani menunjukkan pilihan politiknya.

“Akan makin banyak nanti orang Demokrat yang ikut ke 01,” ujarnya.

KH Ma’ruf menilai, Pidato AHY yang tidak menyebut paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga di dalam pidatonya, sebagai tanda bahwa Demokrat mendukung paslon 01.

“Saya inginnya begitu ya. Saya ingin begitu,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya yang berjudul “Rekomendasi Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang” tidak menyebut sama sekali nama Prabowo maupun Sandiaga.

Pidato AHY tersebut disampaikan di DJakarta Theatre, Jumat (1/3) di hadapan pengurus DPP dan kader partai Demokrat, usai AHY menerima mandat penugasan pemenangan Pemilu 2019 dari SBY.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi