JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, jika memang sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja,” kata Luhut dalam acara “Coffee Morning” dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/10).
Menurut Luhut, keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D, dan G.
Ia juga menjelaskan pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.
Luhut menambahkan keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim.
“Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung ‘all the way’ ke langit. Saya sebagai menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam,” katanya.
Apa yang mereka lakukan semakin membuktikan kebenaran teori korelasi : Korupsi, Narkoba, Pelacuran. Jika terjerumus salah satu (terserah mana yg duluan) yg lain pasti menyusul. Jika korupsi duluan, mereka juga pasti akan terlibat narkoba dan pelacuran. Jika narkoba duluan, korupsi dan melacurkan diri pasti dilakoni. Jika sudah terjerumus salah satu saja dari maksiat laknat ini, “mereka tidak akan mampu lagi melihat kebenaran”. Apalagi jika ditambah satu maksiat lagi yakni KAFIR dan MUNAFIK, jangankan untuk melihat “kebenaran”, otak/logika/rasionalitas mereka akan konslet tak keruan. Tak peduli apakah mereka perorangan, lembaga, media, pejabat, rakyat jelata, berpendidikan atau tidak.
Lihat saja partai2 kafir munafik, krn anggotanya banyak diisi oleh kafir penyembah berhala, komunis dan munafik akhirnya mereka semua adalah raja maling dan perampok. Tak sedikit dari mereka yg jadi pelacur hina. Jika sudah bobrok begini “Hakikat kebenaran” apa yg bisa diharapkan dari mereka ..???
Lihatlah saat junjungannya yg NON PRIBUMI – si Keparat Laknatullah, mulutnya mengeluarkan segala “Isi WC umum” tapi mereka jilat dg penuh nafsu, dipuja dan bela. Tak mempan dikritik krn semuanya “bertelinga badak bermuka tembok”-mulai dari level terbawah sampai teratas. Bahkan dari otak dan kepala mereka akan keluar “Sampah2 busuk yg menjijikkan”.
Lihatlah sepak terjang orang2, partai2, media, penguasa, pengusaha dari kelompok kafir-munafik : negara dijual dan digadaikan, penista agama dibela, ulama difitnah. Provokasi/intimidasi marak dilakukan. Kemenangan/kekuasaan/jabatan dicapai dg tipu2, kebohongan dan kecurangan yg masif. Gaya premanisme dan sok jagoan dikedapankan. Komplek pelacuran dilindungi, RUU Anti Porografi-pornoaksi ditentang, agama mau dilenyapkan. Program2 TV dibuat utk merusak generasi. Fitnah merajalela. Maling tapi paling keras teriak maling. Pokoknya segala cara dihalalkan. Tapi mereka pula yg merasa paling Indonesia, paling Pancasila, paling toleransi, paling NKRI, paling agamais.
Kebenaran seperti apa yg bisa diharapkan dari kelompok ini ? Masih layakkah partai, orang2, media dari kelompok sesat ini dipilih ? Masih pantaskah mereka diberi amanah dan kekuasaan….??? Masih pantaskan media mereka dijadikan referensi ??? Renungkanlah ……
semakin dia bicara semakin jelas untuk siapa dia bekerja
Suka kau lah…tolak reklamasi
bapak iki dadi apa ? juragannya siapa ? yang gaji siapa ? atasannya siapa ? kok ngotot banget reklamasi. koplak
Gaya bahasa ala batak, lawan bicara jgn ciut nyalinya