Penghuni Lapas Terancam Tidak Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2018

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 47 TPS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur terancam tidak bisa melakukan pemilihan dalam Pilkada dan Pilgub Jatim 2018. Pasalnya sebagian besar Narapidana identitasnya tidak jelas.

Divisi Perencanaan dan Data Komisioner KPI Jatim, Choirul Anam menyebut bahwa sebelumnya KPU telah melakukan perencanaan awal Daftar Pemilih Sementara sebesar 68.084 TPS, namun dari hasil pemutakhiran terakhir hanya disiapkan 67.650 TPS.

“Pada rencana awal 68 ribuan berkurang menjadi 67 ribu TPS, dan terutama yang mengalami kekurangan di TPS Lapas. Ada 47 TPS di lapas dan penghuni lapas terancam tidak bisa memilih,” ujar Choirul di Surabaya, Rabu (11/4).

Diungkapkan Choirul, setelah dilakukan pemutakhiran ternyata para penghuni lapas tersebut banyak yang tidak memiliki identitas, bahkan saat di crosscek ke Dispendukcapil, tidak ada NIK dan Kartu Keluarga.

“Maka jelas berpotensi TPS dikurangi, jadi ada pencoretan dan memang rill banyak yang tidak ada identitasnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan berdasarkan Daftar Pemilih Terakhir ada sekitar 30 juta pemilih Jatim, namun diprediksi jumlah tersebut akan berkurang.

“Hal ini (karena) banyak ditemukan sejumlah identitas tidak jelas, seperti ada temuan identitas ganda, meninggal dunia, perpindahan profesi, belum diupdate ulang dan yang paling dominan ada sekitar 922 ribu pemilih di Jatim identitasnya gak jelas, namun kemungkinan juga bisa bertambah dan berkurang,” pungkasnya. (Devan/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.