JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang terkait dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan mengundang polemik di parlemen.

Perppu yang dikeluarkan pemerintah memang memerlukan persetujuan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan berlaku menggantikan aturan sebelumnya.

Pro dan kontra seputar dikeluarkannya Perppu itu berkisar pada perubahan mekanisme pembubaran ormas yang semula harus melalui putusan pengadilan menjadi pertimbangan pemerintah melalui kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dibahas secara maraton sejak awal Oktober, Komisi II DPR RI yang membahas mengenai hal tersebut melakukan rapat dan pertemuan secara simultan dengan berbagai komponen baik kementerian dan lembaga di pemerintah maupun dengan berbagai kalangan masyarakat.

Setidaknya 22 organisasi kemasyarakatan, 18 ahli dan perseorangan serta menteri agama, kapolri, panglima TNI, jaksa agung dan BNPT diundang oleh Komisi II DPR RI untuk memberikan masukan mengenai Perppu Ormas yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Nama Ismail Yusanto dan Bachtiar Nasir juga masuk ke dalam anggota masyarakat yang diundang, selain juga ormas Islam yaitu Front Pembela Islam (FPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI, Walubi, Persatuan Islam (Persis), dan Al Wasiyah.

Sementara ahli yang diundang yaitu Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra, Komarudin Hidayat, Hendardi, dan Todung Mulya Lubis.

Saat memberikan pendapatnya ada sejumlah pakar yang mengritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Refli Harun dalam Rapat menyampaikan hal tersebut.

Pemerintah harus menjalankan “due process of law” (uji hukum) sehingga kalau ada ormas yang dianggap membahayakan negara maka pemerintah bisa mengajukan ke pengadilan namun di Perppu ini tidak ada, kata Yusril saat itu.

Yusril mengatakan sejak tahun 1999 disepakati adanya prinsip “check and balances” sehingga tidak ada eksekutif kuat namun dikeluarkannya Perppu Ormas menghilangkan prinsip tersebut.

Karena itu, dia menilai sangat berbahaya kalau kewenangan membubarkan ormas yang berbadan hukum atau tidak, ada di pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ia mengatakan kalau ada satu ormas dinilai bertentangan dengan Pancasila, pemerintah bawa ke pengadilan, di sana bisa berdebat dengan argumen masing-masing lalu diputuskan pengadilan.

Yusril mengritisi Pasal 5 ayat 4 Perppu Ormas yang menyebutkan bahwa satu ormas dilarang untuk mengembangkan, meyakini dan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, namun hal itu dinilainya multitafsir.

Dia mengkhawatirkan kalau ada orang yang ceramah lalu menyebutkan tujuan bernegara untuk mewujudkan negara yang “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman), lalu ditangkap aparat Kepolisian karena bertentangan dengan tujuan pemerintah mewujudkan keadilan sosial.