VendryMofu_wearemania

SPFC Melaju ke Final Piala Walikota

Kapolri Tolak Laksanakan Panggil Paksa, DPR: Apa Harus Minta Bantuan Kopassus?

5
2931
bambang soesatyo
Anggota Pansus Angket, Bambang Soesatyo.

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR.

“Nah kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI sementara di UU jelas, itu tugas Polri,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (20/6).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan dirinya dan beberapa anggota Komisi III DPR seperti Benny Harman, Sarifudin Sudding, Azis Syamsudin, Ahmad Yani, Desmond J Mahesa masih ingat betul saat penyusunan UUMD3 tersebut.

Bambang yang juga anggota Pansus Hak Angket KPK itu mengatakan rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jend Polisi Sutarman dan dengan rumusan tersebut menurut Kapolri sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR.

“Tidak perlu diatur lebih rinci. Itu dikemukakan Polri untuk menjawab permintaan anggota pansus RUU MD3 dari Demokrat Benny K Harman agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UU MD3,” ujarnya.

Setelah itu menurut dia lahir UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tata cara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu didalam pasal 204 dan 205.

Bahkan menurut Bambang Soesatyo, dalam Pasal 205 ayat 7 UU MD3 secara tegas dan jelas juga memberikan hak dan kewenangan kepada pihak berwajib (polisi) untuk melakukan penyanderaan paling lama 15 hari atas permintaan Pansus atau DPR.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK DPR untuk menjemput paksa tersangka keterangan palsu dalam sidang kasus dugaa nkorupsi KTP Elektronik Miryam S. Haryani, jika pimpinan KPK tidak juga memberi izin hingga 3 kali pemanggilan.

“Kalau permintaan teman-teman (DPR), itu kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena ada hambatan hukum acara yang tidak jelas. Silahkan ahli hukum menyampaikan pendapatnya,” ucap Tito dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Tito berpendapat, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur penjemputan paksa terhadap siapa pun yang menolak hadir di Pansus DPR, hukum acaranya tidak jelas jika dikaitkan dengan KUHP. (Hrn)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

buku ips kelas 6

PKS Minta Pemerintah Selidiki Buku IPS Yudistira

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau meminta pemerintah menyelidiki buku IPS yang diterbitkan PT Yudistira untuk kelas VI SD, karena di salah satu...
zainut tauhid

Belum Ada Sertifikat Halal Vaksin Difteri, MUI: Hukum Imunisasi itu Mubah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan MUI belum menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak...

Kongres HIPMI, Gus Ipul: Jangan Biarkan Pengusaha Asing Jadi Pemenang di Negeri Kita

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mampu menghadirkan pengusaha-pengusaha muda yang bisa bersaing...

KANAL WARGA TERBARU

Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...
Diky Supratman

Tiga Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...