Kapolri Tolak Laksanakan Panggil Paksa, DPR: Apa Harus Minta Bantuan Kopassus?

5
2939
bambang soesatyo
Anggota Pansus Angket, Bambang Soesatyo.

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan dalam Pasal 204 ayat 1-5 UU MD3 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR.

“Nah kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI sementara di UU jelas, itu tugas Polri,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (20/6).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan dirinya dan beberapa anggota Komisi III DPR seperti Benny Harman, Sarifudin Sudding, Azis Syamsudin, Ahmad Yani, Desmond J Mahesa masih ingat betul saat penyusunan UUMD3 tersebut.

Bambang yang juga anggota Pansus Hak Angket KPK itu mengatakan rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jend Polisi Sutarman dan dengan rumusan tersebut menurut Kapolri sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR.

“Tidak perlu diatur lebih rinci. Itu dikemukakan Polri untuk menjawab permintaan anggota pansus RUU MD3 dari Demokrat Benny K Harman agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UU MD3,” ujarnya.

Setelah itu menurut dia lahir UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tata cara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu didalam pasal 204 dan 205.

Bahkan menurut Bambang Soesatyo, dalam Pasal 205 ayat 7 UU MD3 secara tegas dan jelas juga memberikan hak dan kewenangan kepada pihak berwajib (polisi) untuk melakukan penyanderaan paling lama 15 hari atas permintaan Pansus atau DPR.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK DPR untuk menjemput paksa tersangka keterangan palsu dalam sidang kasus dugaa nkorupsi KTP Elektronik Miryam S. Haryani, jika pimpinan KPK tidak juga memberi izin hingga 3 kali pemanggilan.

“Kalau permintaan teman-teman (DPR), itu kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena ada hambatan hukum acara yang tidak jelas. Silahkan ahli hukum menyampaikan pendapatnya,” ucap Tito dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Tito berpendapat, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur penjemputan paksa terhadap siapa pun yang menolak hadir di Pansus DPR, hukum acaranya tidak jelas jika dikaitkan dengan KUHP. (Hrn)

Komentar

BACA JUGA
ott, korupsi

OTT Oknum BPN Lhokseumawe Ditetapkan Jadi Tersangka

LHOKSEUMAWE, SERUJI.CO.ID - Tim Saber Pungli Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menetapkan salah seorang oknum PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN), S (54), menjadi tersangka hasil dari...
gunung agung

Promosi Pariwisata Bali Pasca Erupsi Gunung Agung

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, wilayah timur Bali, yang sempat beberapa...
Rudiantara

2019 Kominfo Targetkan Indonesia Terhubung Internet

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhubung jaringan internet dengan kecepatan tinggi pada 2019 sehingga semua orang...
Abhan

Bawaslu: Penyelenggaraan Pilkada Jangan Mudah Tergoda Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)...
Suap

Terkait Suap, KPU Jabar Panggil KPU Garut

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan memanggil jajaran KPU Garut untuk meminta klarifikasi terkait dugaan operasi tangkap tangan terhadap...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...