Kada Jadi Tim Kampanye, Fadli Zon: Tidak Masalah Asal Tidak Gunakan Fasilitas Negara

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kepala daerah yang masuk dalam tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jangan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Hal itu menurut dia untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah.

“Jangan sampai kepala daerah lakukan kampanye Pilpres menggunakan fasilitas negara karena bisa konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (13/9).

Baca juga: Gubernur Anies Dipastikan Tidak Dilibatkan dalam Timses, Begini Penjelasan Sandiaga


Menurut dia silahkan saja kepala daerah masuk dalam tim pemenangan paslon namun jangan sampai menggunakan fasilitas negara karena semua sudah diatur dalam UU.

Namun dia menilai keberadaan kepala daerah dalam tim pemenangan tidak akan banyak berpengaruh pada perolehan suara paslon di Pilpres 2019.

“Itu tidak akan banyak pengaruh karena orang memilih kepala daerah belum tentu sama pilihannya di Pilpres, itu situasional,” ujarnya.

BACA JUGA:  Gerindra Dukung La Nyalla Maju Pilgub Jatim 2018

Namun Fadli belum bisa memastikan apakah kepala daerah yang diusung maupun yang berasal dari kader Gerindra akan dimasukan dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Tidak Libatkan Kepala Daerah, Timses Prabowo-Sandiaga Diumumkan 20 September

Dia menilai secara umum Gerindra ingin kepala daerah fokus pada tugas-tugas di daerah sehingga kalau mau mendukung, kemungkinan tidak secara langsung.

“Namun kita lihat nanti kondisi di lapangan karena tergantung daerah asal kepala daerah,” katanya.

Dia mencontohkan ada gubernur di sebuah daerah juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra dan bupati/walikota menjadi Ketua DPC Gerindra sehingga memiliki tugas lain kalau diusung.

Menurut dia Gerindra akan segera mengambil keputusan terkait hal itu karena ada kepala daerah yang juga memiliki tugas struktural dari partai. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi