Ingin Aksi 212 Digelar di Istana, PKS: Menangkan Dulu Prabowo-Sandi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal bicara tentang aksi 212 di Konferensi Nasional Partai (Konfernas) Gerindra. Mustafa mengatakan, jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Pilpres 2019, aksi reuni 212 bisa mendapatkan izin untuk digelar di Istana Negara.

“Di depan kita ini ada guru-guru kita, orang tua kita yang kemarin bersama-sama kita di halaman Monas atas izin bapak Gubernur yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Mustafa saat mendapat giliran sambutan dalam Konfernas Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).

Mustafa lalu bertanya kepada para kader, relawan, dan simpatisan Gerindra yang hadir, apakah mau aksi 212 digelar di Istana. Jika mau, sambung Mustafa, mereka diminta untuk bekerja memenangkan Prabowo-Sandiaga.

BACA JUGA:  NKRI Bersyariah Hilangkan Kebhinekaan, Habib Rizieq: Itu Fitnah!

“Maukah kita semua, 212 tahun depan berkumpulnya di halaman Istana? Siap? Siap, Allahu Akbar!,” ujarnya.


“Tentunya kita harus menangkan dulu Prabowo-Sandi nomor urut 02 supaya kita mendapat izin bukan hanya di Monas tapi juga di halaman Istana,” imbuhnya.

Dalam Konfernas Gerindra yang digelar hari ini, dihadiri oleh kader-kader Gerindra se-Indonesia.

Sejumlah tokoh partai dan pendukung Prabowo-Sandiaga turut hadir di antaranya Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, serta Pimpinan Persaudaraan Alumni 212, Yusuf Martak dan Slamet Maarif. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Tahukah Anda, Fleksibel itu Menyehatkan ?

Kekakuan itu ialah tanda kematian, sebaliknya, fleksibilitas atau kelenturan itu adalah kehidupan.

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi