Pemerintah Myanmar memandang komunitas Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka.

Serangan milisi bersenjata Rohingya yang mengakibatkan paling sedikit 32 orang meninggal, 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017, dianggap pemerintah sebagai potensi bahaya hilangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine.

Karena itu serangan balas dendam dilakukan untuk menghabisi para milisi yang berimbas pada komunitas Rohingya secara keseluruhan.

Situasi ini diperparah dengan rangkaian penangkapan dan pembunuhan yang menimpa para pembela HAM di Myanmar dalam melakukan kerja mereka melaporkan pelanggaran HAM. Berbagai tindakan persekusi ini telah menimpa para aktivis HAM, pastor, jurnalis, pengacara, dan siapapun yang dianggap kritis akan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar.

“Situasi ini memperparah kengerian di kalangan warga sipil terutama bagi mereka yang ingin memperjuangkan HAM di Myanmar,” kata dia.

Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingya. (Ant/SU01)