Gus Ipul-Puti Berjanji Dorong Perusahaan Sediakan Fasilitas Laktasi Bagi Ibu Menyusui

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno berkomitmen untuk meningkatkan perhatian kepada ibu dan anak. Komitmen diwujudkan dalam sebuah regulasi yang diharapkan dapat memberikan intervensi kepada pihak perusahaan dan instansi terkait untuk ikut memberikan pelayanan kepada perempuan.

Komitmen ini di sampaikan Gus Ipul dan Mbak Puti pada pertemuan dengan Jaringan Pendamping Perempuan dan Anak (JPPA) pada acara bertajuk Workshop Pemetaan Impian Situasi Perempuan dan Anak Jawa Timur, Senin (9/4). Selain Gus Ipul dan Mbak Puti, acara ini juga diikuti oleh seluruh anggota JPPA Se-Jatim.

Koordinator JPPA Jatim, Endah Triwijati, mengatakan bahwa acara ini diinisiasi untuk memberikan aspirasi kepada calon pemimpin di Jatim. Diharapkan, masukan yang diberikan oleh forum ini dapat dimuat di dalam visi dan misi pencalonannya.

“Ada beberapa hal yang kami usulkan kepada Gus Ipul dan Mbak Puti. Di antaranya memfasilitasi perempuan pekerja untuk dapat memenuhi hak ASI eksklusif bagi bayinya melalui penyediaan fasilitas laktasi,” urai Endah ketika ditemui di sela acara tersebut.


Berdasarkan penjelasan Endah, saat ini pemerintah provinsi telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak. “Kami meminta pemerintah kedepan bisa menurunkan Perda tersebut ke dalam Pergub agar ada petunjuk teknis sehingga pelaksanaan peraturan ini bisa lebih efektif,” jelasnya.

Mendapatkan masukan tersebut, Gus Ipul menerima dengan tangan terbuka. Menurutnya, pihaknya telah lama merencanakan regulasi tersebut kepada perusahaan.

“Kami telah membagi penanganan perempuan dan anak berdasar tiga kelompok,” ujar Gus Ipul ketika ditemui di sela acara.

BACA JUGA:  Sandiaga Dorong Santri Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

Cagub dan Cawagub Jatim Gus Ipul-Puti Guntur saat menghadiri pertemuan dengan Jaringan Pendamping Perempuan dan Anak (JPPA) pada acara bertajuk Workshop Pemetaan Impian Situasi Perempuan dan Anak Jawa Timur, di Surabaya, Senin (9/4/2018). (foto:Devan/SERUJI)

Pertama, perempuan yang tidak mempunyai masalah. Pihaknya akan mendorong pelaksanaan pemberdayaan perempuan mulai bidang sosial politik hingga ekonomi. “Kami ingin mendorong lebih banyak lagi kaum perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi,” urai Gus Ipul.

Menurutnya, saat ini Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kebijakan sekaligus dukungan anggaran cukup besar untuk pengembangan ekonomi oleh perempuan.

“Hasilnya, 52 persen bidang ekonomi kreatif di Jatim justru dikembangkan oleh perempuan,” ulas Wakil Gubernur Jatim yang sedang cuti ini.

Kedua, perempuan yang rentan menghadapi masalah resiko tinggi. Pihaknya akan menggandeng LSM untuk memberikan pendampingan kepada perempuan. “Perlindungan ini di antaranya diberikan kepada beberapa kelompok perempuan yang telah terjerumus ke beberapa masalah, di antaranya prostitusi,” lanjutnya.

Ketiga, pihanya juga memberikan perhatian khusus kepada para perempuan pekerja. Utamanya dalam memenuhi hak untuk bayi-bayi para pekerja. “Saat ini memang sudah ada peraturan cuti hamil selama tiga bulan. Para pekerja merasa itu kurang cukup,” kata Gus Ipul.

Ke depan, pihaknya akan membantu memberikan regulasi agar cuti hamil bisa lebih lama. “Solusi ini bukan hanya untuk produktivitas dan kesehatan sang ibu, namun juga demi masa depan anaknya,” lanjut Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini

“Kami juga akan mendorong perusahaan maupun instansi untuk memberikan fasilitas laktasi kepada ibu menyusui. Sehingga, anaknya kelak bisa memperoleh kesempatan ASI eksklusif,” kata dia.

Pada pertemuan ini, Gus Ipul dan Mbak Puti juga menandatangani tujuh poin komitmen dukungan sikap kepada perempuan dan anak. (Devan/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi