Fahira: Anies Baswedan Menang, Pelanggaran Reklamasi Akan Makin Terungkap

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta, Fahira Idris meyakini bahwa telah banyak terjadi pelanggaran hukum dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Ini dibuktikan dengan kembali dikabulkannya gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas reklamasi Pulau F, I dan K oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.

“‘Kotak pandora’ berbagai pelanggaran proyek reklamasi akan semakin terbuka jika Anies-Sandi terpilih,” kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Selasa (21/3).

Menurut Fahira, dengan dikabulkannya gugatan tersebut, harusnya membuka mata seluruh warga Jakarta bahwa proyek yang begitu gencar dilakukan Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem teluk Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun, tetapi juga dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum. “Mirisnya, semua pelanggaran ini dilakukan dengan begitu leluasanya,” katanya.

Senator yang juga aktivis perempuan ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, bukan sekedar agar nelayan bisa melaut lagi, tetapi agar kota ini terhindar dari bencana ekologis akibat kerakusan para pemodal.

“Apa yang diperjuangkan para nelayan sudah menyelamatkan kota dan warga Jakarta. Makanya, janji kerja Anies-Sandi yang segera menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta jika terpilih adalah sikap tegas yang tepat,” tegasnya.

Terkait dengan kampanye pasangan nomor urut tiga yang tegas dan konsisten menolak Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Fahira menyatakan bahwa hal tersebut bukan sekedar janji kosong.

“Kalau Gubernur tidak punya kewenangan menghentikan reklamasi, tidak mungkin Anies-Sandi berani menjadikanya sebagai janji kerja yang bakal ditagih warga,” ungkapnya.

Fahira menantang pasangan nomor urut dua, Ahok-Djarot, agar juga konsisten terkait proyek Reklamasi yang sudah berkali-kali digugat dan dimenangkan Nelayan.

“Tolak Reklamasi sudah jadi janji kerja utama Anies-Sandi jika terpilih. Harusnya Ahok-Djarot kampanyekan Lanjutkan Reklamasi karena mereka sangat yakin reklamasi punya manfaat besar bahkan menguntungkan bagi Kota Jakarta dan Warganya. Tetapi, anehnya dari amatan saya, jargon Lanjutkan Reklamasi tidak pernah muncul dalam kampanye mereka, apalagi jadi program utama,” tukas Fahira Idris

EDITOR: Harun S

 

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy