Pilkada DKI, Ujian Bagi Masa Depan Bangsa

PILKADA DKI sedang berlangsung hari ini. Ini adalah pemilu yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia, karena pemilu kali ini sarat dengan berbagai isu termasuk isu rasial dan agama.

Jakarta adalah wajah Indonesia, maka PILKADA DKI yang berlangsung kali ini akan membentuk wajah Indonesia dimasa depan, karena pilkada ini akan menentukan pemenang yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan DKI yang tentu juga akan berimbas kepada kebijakan Nasional.

Berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan dunia akan menentukan arah kebijakan Indonesia di masa depan.

Penghinaan agama

Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama menghadapi tantangan yang berat dari kalangan Islam terutama setelah ia membuat komentar selama pidato kampanye, yang ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Al-Quran dan Islam pada bulan November 2016 yang lalu.

Kasus penistaan agama, menjadi kasus yang menonjol baik di tingkat Nasional maupun dunia. Kasus penistaan agama menjadi ujian bagi hukum di Indonesia. Dunia mengamati proses hukum atas kasus ini.

Berbagai gerakan dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap hukum di Indonesia yang dianggap impoten dalam menghadapi kasus penistaan ini. Mulai dari AKSI-411, AKSI-212, AKSI-212 jilid 2 dan aksi-aksi lainnya, yang kesemuanya menambah ketegangan dan kegentingan. Karena aksi-aksi ini mengerahkan jumlah massa yang sangat besar yang dikhawatirkan akan menimbulkan caos jika aksi tidak terkendali, terutama aksi 212 jilid 1 yang berjumlah 7,5 juta orang.

Tapi dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan, ternyata hukum di Indonesia belum menunjukkan taringnya.

Gubernur Tempramental

Dalam sejarah Indonesia, mungkin kali ini seorang pejabat negara yang mempunyai tempramental yang tinggi, yang tidak bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai masalah dimana dia diberi tanggung-jawab.

Berbagai hujatan, penghinaan, merendahkan orang-orang yang tidak sepaham atau bersebarangan dengannya. Ujaran-ujaran yang tidak layak digunakan sebagai seorang pemimpin sudah merupakan ciri khas yang sudah terbentuk dari awal pemerintahannya. Bahasa comberan, adalah bahasa yang cukup dikenal bagi mereka yang tidak sepaham.

KPK adalah macan ompong

KPK yang selama ini dikenal garang dalam masalah korupsi, tidak kenal pandang bulu, siapapun, bahkan besan seorang presiden-pun dijebloskan kedalam penjara untuk menegakkan keadilan.

Berbeda dengan kasus korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur DKI yang menjadi pusat perhatian, ternyata KPK bagaikan macan ompong. KPK yang diharapkan sebagai gerbang terakhir untuk medapatkan keadilan hukum juga ternyata tidak bisa berbuat banyak. Retorika disampaikan untuk memuaskan pihak yang menuntut.

Rasial dan Agama

Salah satu hal sangat krusial dalam satu pemerintahan adalah masalah SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama). Pertikaian atas nama SARA akan memunculkan des-integrasi bangsa. Berapa banyak negara yang terpecah hanya dikarenakan SARA. Kita bisa melihat bagaimana Yugoslavia bercerai berai hanya dikarenakan SARA.

Peningkatan ketegangan antar warga dalam PILKADA DKI; bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi seluruh Warga Negara Indonesia, yang pro dan kontra begitu terlihat massifnya melakukan ujaran kebencian terutama masalah Rasial dan Agama. Ujaran-ujaran kebencian terjadi dimana-mana; baik itu antar pendukung dan bahkan dikalangan yang berbeda agama dan ras.

Hal itu diperburuk dengan tidak berfungsinya pihak-pihak yang diharapkan bisa meredam ketegangan yang terjadi. Peran pemerintah sebagai badan otoritas yang mempunyai kekuasaan untuk meredam isu-isu SARA tidak terlihat. Yang terjadi seolah-olah pemerintah membiarkan itu terjadi.

Rasa keadilan

Masalah keadilan merupakan salah satu isu yang hangat dalam pilkada kali ini. Setelah tersingkirnya para nelayan dan penghuni kampung-kampung kumuh dengan alasan normalisasi dan pembangunan. Mereka terbuang dan menjadi lebih miskin karena hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian.

Ahok sebagai Wakil Presiden

Naiknya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI sekarang ini tidak lepas dari peran Jokowi yang mengajukan diri untuk maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2014. Basuki Tjahya Purnama dikenal sebagai sekutunya Presiden Jokowi, sehingga dengan terpilihnya nanti Basuki Tjahya Purnama pada PILKADA kali ini bisa membawanya kepada pemilu presiden 2019 untuk mendampingi Jokowi, sebagai dilakukan oleh Jokowi pada PILKADA DKI 2012 untuk maju pada Pemilu Presiden 2014 dan ini bisa berlanjut kepada penguasaan negeri pada pemilu berikutnya.

Negara tidak bertuan

Negara yang diharapkan bisa meredam berbagai isu, Presiden sebagai otoritas tertinggi di negeri ini yang diharapkan bisa meredam semua kisruh, ternyata tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Yang terjadi adalah semua diserahkan kepada masing-masing pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalahnya.

Jika ini yang terjadi, maka negeri ini adalah negeri yang tidak bertuan.

Indonesia dengan harapan baru

Harapan-harapan yang digulirkan dalam pemilu 2014, sekarang ini sudah mulai pudar. Harapan baru yang ingin dicapai semakin tidak jelas. Rakyat membutuhkan perubahan, mereka membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi dan menyatukan rakyatnya untuk bisa maju bersama-sama dalam menyongsong masa depan bangsa.
Apapun yang dihasilkan dalam pemilihan kali ini akan menentukan masa depan bangsa.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi