PILKADA DKI sedang berlangsung hari ini. Ini adalah pemilu yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia, karena pemilu kali ini sarat dengan berbagai isu termasuk isu rasial dan agama.
Jakarta adalah wajah Indonesia, maka PILKADA DKI yang berlangsung kali ini akan membentuk wajah Indonesia dimasa depan, karena pilkada ini akan menentukan pemenang yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan DKI yang tentu juga akan berimbas kepada kebijakan Nasional.
Berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan dunia akan menentukan arah kebijakan Indonesia di masa depan.
Penghinaan agama
Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama menghadapi tantangan yang berat dari kalangan Islam terutama setelah ia membuat komentar selama pidato kampanye, yang ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Al-Quran dan Islam pada bulan November 2016 yang lalu.
Kasus penistaan agama, menjadi kasus yang menonjol baik di tingkat Nasional maupun dunia. Kasus penistaan agama menjadi ujian bagi hukum di Indonesia. Dunia mengamati proses hukum atas kasus ini.
Berbagai gerakan dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap hukum di Indonesia yang dianggap impoten dalam menghadapi kasus penistaan ini. Mulai dari AKSI-411, AKSI-212, AKSI-212 jilid 2 dan aksi-aksi lainnya, yang kesemuanya menambah ketegangan dan kegentingan. Karena aksi-aksi ini mengerahkan jumlah massa yang sangat besar yang dikhawatirkan akan menimbulkan caos jika aksi tidak terkendali, terutama aksi 212 jilid 1 yang berjumlah 7,5 juta orang.
Tapi dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan, ternyata hukum di Indonesia belum menunjukkan taringnya.
Gubernur Tempramental
Dalam sejarah Indonesia, mungkin kali ini seorang pejabat negara yang mempunyai tempramental yang tinggi, yang tidak bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai masalah dimana dia diberi tanggung-jawab.
Berbagai hujatan, penghinaan, merendahkan orang-orang yang tidak sepaham atau bersebarangan dengannya. Ujaran-ujaran yang tidak layak digunakan sebagai seorang pemimpin sudah merupakan ciri khas yang sudah terbentuk dari awal pemerintahannya. Bahasa comberan, adalah bahasa yang cukup dikenal bagi mereka yang tidak sepaham.
KPK adalah macan ompong
KPK yang selama ini dikenal garang dalam masalah korupsi, tidak kenal pandang bulu, siapapun, bahkan besan seorang presiden-pun dijebloskan kedalam penjara untuk menegakkan keadilan.
Berbeda dengan kasus korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur DKI yang menjadi pusat perhatian, ternyata KPK bagaikan macan ompong. KPK yang diharapkan sebagai gerbang terakhir untuk medapatkan keadilan hukum juga ternyata tidak bisa berbuat banyak. Retorika disampaikan untuk memuaskan pihak yang menuntut.
Rasial dan Agama
Salah satu hal sangat krusial dalam satu pemerintahan adalah masalah SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama). Pertikaian atas nama SARA akan memunculkan des-integrasi bangsa. Berapa banyak negara yang terpecah hanya dikarenakan SARA. Kita bisa melihat bagaimana Yugoslavia bercerai berai hanya dikarenakan SARA.
Peningkatan ketegangan antar warga dalam PILKADA DKI; bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi seluruh Warga Negara Indonesia, yang pro dan kontra begitu terlihat massifnya melakukan ujaran kebencian terutama masalah Rasial dan Agama. Ujaran-ujaran kebencian terjadi dimana-mana; baik itu antar pendukung dan bahkan dikalangan yang berbeda agama dan ras.
Hal itu diperburuk dengan tidak berfungsinya pihak-pihak yang diharapkan bisa meredam ketegangan yang terjadi. Peran pemerintah sebagai badan otoritas yang mempunyai kekuasaan untuk meredam isu-isu SARA tidak terlihat. Yang terjadi seolah-olah pemerintah membiarkan itu terjadi.
Rasa keadilan
Masalah keadilan merupakan salah satu isu yang hangat dalam pilkada kali ini. Setelah tersingkirnya para nelayan dan penghuni kampung-kampung kumuh dengan alasan normalisasi dan pembangunan. Mereka terbuang dan menjadi lebih miskin karena hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian.
Ahok sebagai Wakil Presiden
Naiknya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI sekarang ini tidak lepas dari peran Jokowi yang mengajukan diri untuk maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2014. Basuki Tjahya Purnama dikenal sebagai sekutunya Presiden Jokowi, sehingga dengan terpilihnya nanti Basuki Tjahya Purnama pada PILKADA kali ini bisa membawanya kepada pemilu presiden 2019 untuk mendampingi Jokowi, sebagai dilakukan oleh Jokowi pada PILKADA DKI 2012 untuk maju pada Pemilu Presiden 2014 dan ini bisa berlanjut kepada penguasaan negeri pada pemilu berikutnya.
Negara tidak bertuan
Negara yang diharapkan bisa meredam berbagai isu, Presiden sebagai otoritas tertinggi di negeri ini yang diharapkan bisa meredam semua kisruh, ternyata tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Yang terjadi adalah semua diserahkan kepada masing-masing pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalahnya.
Jika ini yang terjadi, maka negeri ini adalah negeri yang tidak bertuan.
Indonesia dengan harapan baru
Harapan-harapan yang digulirkan dalam pemilu 2014, sekarang ini sudah mulai pudar. Harapan baru yang ingin dicapai semakin tidak jelas. Rakyat membutuhkan perubahan, mereka membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi dan menyatukan rakyatnya untuk bisa maju bersama-sama dalam menyongsong masa depan bangsa.
Apapun yang dihasilkan dalam pemilihan kali ini akan menentukan masa depan bangsa.
