Djarot Ajukan Diri Jamin Penangguhan Penahanan Ahok, Ini Alasannya

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, setelah dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017). Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berencana menjaminkan dirinya untuk mengajukan penangguhan penahanan Ahok.

Djarot mengatakan pengajuan penangguhan itu ia lakukan sebagai kapasitas Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengajuan itu dilakukan karena proses hukum terhadap Ahok belum inkrah. Masih ada proses banding yang akan dilakukan Ahok.

“Saya sebagai wakil gubernur mengajukan jaminan untuk penahanan. Jaminan Pak Ahok supaya bisa ditangguhkan, bisa dalam bentuk penahanan kota. Karena saya memandang Pak Ahok sangat kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, supaya bisa menjamin proses pemerintahan,” kata Djarot setelah menemui Ahok di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017).

Sementara itu, Djarot mengaku ia sudah menyampaikan kepada Ahok agar bersabar dan tetap menempuh langkah sesuai koridor konstitusi.


“Kita menghargai, menghormati keputusan yang sudah disampaikan majelis hakim. Tapi kita juga mempunyai hak untuk melakukan proses banding. Artinya, pengacara juga sudah melakukan tugasnya (untuk banding, red),” ucap Djarot.

BACA JUGA:  Soal Buni Yani, Hakim Tidak Sependapat Dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Terkait dengan jalannya roda Pemprov DKI Jakarta, Djarot mengatakan dirinya akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah DKI Jakarta. Dia tetap akan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Ibu Kota sampai Oktober 2017.

“Kita memohon supaya kalau penangguhan penahanan bisa diterima kita akan tetap (bekerja, red). Jangan kemudian pelayanan di Jakarta terganggu. Kami mohon permohonan itu saya sampaikan kepada pengadilan sudah selesai, maka kami akan mengajukan penangguhan penahanan kepada pengadilan tinggi dengan alasan yang paling utama supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tuturnya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penodaan agama. Sidang vonis berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

 

EDITOR: Iwan Y

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

5 KOMENTAR

  1. yaelah..barang bukti bukan tidak dihilangkan tetapi emg gk bisa dhilangkan krn video sudah beredar pada masyarakat..gk mungkin bisa dihilangkan semua loooh..
    mak erot sudah syahadat’ain kembali belum? mdh2an cepat taubat sblm maut menjemput.

  2. Zaman penjajahan, Bangsa China Kafir ini jadi pengkhianat. Mereka jadi “MATA2” dan berpihak ke Belanda. Zaman sekarang karakteristik China tetap begitu : jadi PENGKHIANAT. Bahkan kejahatan bangsa mereka semakin tak tanggung-tanggjung, mulai dari Mega Korupsi, Narkoba, Pelacuran, berbagai rekayasa dan pembentukan opini bohong, melarikan dana ke luar negeri, dan segala macam tindak pidana lain. Ada puluhan koruptor China ini yg tak mau bertanggungjawab melarikan di ke luar negeri. Dan AHOK adalah CHINA KAFIR yg tak berbeda dg China2 lain. Begitu sering jutaan umat Islam demo, menandakan China Ahok beserta pendukung dan pelindungnya tak kooperatif bahkan LICIK. Atas dasar apa si DJAROT ini mengatakan bahwa AHOK kooperatif, demi pelayanan masyarakat, demi peroses pemerintahan dan dia bersedia menjamin ? Mikirlah dg akal pikiran, dg hati nurani, dg otak plus qalbu pak..!!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi