Bilakah Jokowi ‘Blusukan’ ke Rohingya?

Mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan langkah Pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.

“Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Sosok Joko Widodo telah dikenal sebagai pemimpin tertinggi dari negara Muslim terbesar di dunia.

Pidatonya yang menegaskan bahwa umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik dan radikalisme dan terorisme di hadapan para pimpinan negara-negara Arab dan Islam serta Presiden AS Donald Trump pada Konferensi “Arab Islamic American Summit” di Riyadh pada 21 Mei mengokohkan perannya sebagai pemimpin Muslim dunia.

Jokowi juga jelas mengatakan bahwa jutaan umat Muslim harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan jutaan generasi muda kehilangan harapan masa depannya.

Wajah Jokowi pada sampul majalah TIME edisi Oktober 2014 bertajuk “A New Hope, Indonesian President Joko Widodo is a force for democracy”, menunjukan betapa Indonesia dipandang sebagai negara besar dalam berdemokrasi.

Nama besar Presiden Republik Indonesia tersebut menunjukan besarnya pengaruh negara kepulauan terbesar dunia tersebut di kancah dunia dalam menghadapi persoalan global.

Bila kepala negara Indonesia tersebut mengambil langkah seperti apa yang dilakukan pendahulunya (Soeharto) untuk kasus Rohingya, Jokowi yang pernah disebut-sebut sebagai ‘Satrio Piningit’ saat menjelang pemilihan presiden pada 2014, mungkin akan muncul sebagai kesatria sejati bila berkehendak ‘blusukan’ ke Rakhine.

Jokowi punya seluruh kekuatan yang diperlukan untuk menjadi “harapan baru dan kekuatan demokrasi” di kawasan Asia Tenggara. Apalagi posisi tawar Indonesia dalam ASEAN sangat kuat, baik dalam segi politik, ekonomi dan budaya.

Kehadiran seorang presiden Muslim dari negara Muslim terbesar di dunia di tengah wilayah konflik Rakhine bisa menjadi efek jera bagi pemerintah Myanmar karena kunjungan tersebut pasti mendapat sorotan internasional yang luas dan masif, serta akan mendulang lebih banyak dukungan bagi Indonesia dalam membela Muslim Rohingya yang tertindas.

Hanya dengan adanya sosok Jokowi di Rakhine kecaman atas pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan aksi kekerasan atas Muslim Rohingya dan seruan melaksanakan solusi 4+1 akan bergaung lebih keras lagi.

Di lain pihak, selain mengkritik keras kekerasan atas Rohingya dengan mengatakan bahwa mereka disiksa dan dibunuh hanya karena ingin menjaga budaya dan kepercayaan mereka, Paus Fransiskus berencana mengunjungi Myanmar dan Bangladesh pada akhir November dan awal Desember, dua negara terjebak dalam kemelut mengenai suku kecil Muslim Rohingya.

Vatikan, yang memastikan laporan Reuters, mengatakan pada Senin bahwa Paus akan mengunjungi Myanmar pada 27-30 November, tepatnya ke Yangon dan ibu kota, Naypyitaw. Ia akan mengunjungi ibu kota Bangladesh, Dhaka, sejak 30 November hingga 2 Desember. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER