JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah didesak untuk segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan mengatakan desakan itu perlu dilakukan lantaran pesta demokrasi lima tahunan itu masih menyisakan misteri kematian KPPS.
“Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi,” kata Intan dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/5)
Intan berpandangan, meninggalnya ratusan petugas KPPS itu seakan tidak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan seluruh kelompok elemen masyarakat karena hingga saat ini pihak terkait tidak memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap ‘pejuang demokrasi’ itu.
“Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab,” ujarnya.
Dalam hal ini, petugas pelaksana pemilu dinilai bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatannya seolah ‘dipaksa’ untuk menyelesaikan pekerjaan pemilu 2019 dengan resiko tinggi hingga banyak yang tumbang sakit dan meninggal dunia.
APDI menegaskan, lembaganya tidak berpihak pada salah satu calon di Pemilu 2019, dorongan tersebut lahir berdasarkan untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan sehat kedepannya.
