Alat Bukti Video Tunjukkan Ustadz Alfian Tidak Sebut Teten Masduki Kader PKI, Lantas?

5
756
Kuasa hukum Ustadz Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri (tengah), Jakarta, 13/9/2017. (foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA – Laporan Kepala Staf Kepresiden terhadap Ustadz Alfian Tanjung dinilai tak layak untuk dilanjutkan. Sebab, berdasarkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan pada ‎Selasa (12/9) kemarin oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, diketahui pemeriksaan berdasar laporan seseorang yang mengaku mewakili Teten, yang bernama Ifdhal Kasim.

Ustadz Alfian diperiksa sebagai saksi dan disodorkan 29 pertanyaan. Ketika Penyidik bertanya kepada Ustadz Alfian, atas dasar ia mengatakan Teten Masduki adalah PKI atau Kader PKI? Dijawab Ustadz Alfian “saya di dalam ceramah tersebut  tidak ada menyebut Teten itu PKI atau kader PKI”.

Dalam rekaman video yang dijadikan barang bukti tersebut, ternyata setelah diselidiki tidak ada dugaan pencemaran nama baik. ‎Menurut kuasa hukum Ustadz Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri, Teten merasa dirinya dicemarkan nama baiknya oleh Ustadz Alfian sebagaimana di dalam ceramahnya pada tanggal 1 Oktober 2016 di Masjid Jami’ Said Naum Tanah Abang Jakarta Pusat.

“Karena itu, kami menilai bahwa pasal yang dilaporkan kepada Ustadz Alfian adalah Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP sudah cacat sejak awal, harusnya Polisi menolak laporan tersebut karena barang bukti video yang disodorkannya tidak ada sama sekali ujaran pencemaran nama baik atau fitnah,” kata  Alkatiri.

Menurut Alkatiri, penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap ustadz Alfian yang kurang hati-hati dalam mencermati ucapan yang diucapkan dalam video tersebut, sangat merugikan kliennya.

“Kami sangat menyesalkan proses penyelidikan terhadap Ustadz Alfian ini, karena itu perkara dengan nomor laporan LP/153/II/2017/Ditreskrimum ini tidak layak untuk dilanjutkan atau dengan kata lain harus dihentikan,” tukasnya. (Achmad/Efka)

5 KOMENTAR

  1. Jangan harap dilepaskan begitu saja. Karena kalau sudah niat, banyak cara bisa dilakukan. Kita lihat saja, apa lagi langkah pol*** untuk memenjarakan ulama kita. Penegak keadilan yang sudah tidak adil. Tuduhan yang remang-remang langsung ditindak tegas, tapi yang jelas-jelas makar, sudah jadi tersangka pun, masih dibiarkan bebas. Posisi berdiri menentukan aksi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...