500.000 Warga NTB Terancam Tak Bisa Ikut Pilgub

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 500.000 warga Nusa Tenggara Barat terancam tidak memiliki hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

“Tentu bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, kami minta ini segera diselesaikan pemerintah daerah,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Lalu Aksar Anshori di Mataram, Kamis (28/9).

Aksar menyebutkan, berdasarkan proyeksi KPU potensi pemilih di NTB mencapai 3,9 juta orang. Hal ini merujuk data pilkada tahun-tahun sebelumnya. Versi Perintah Provinsi NTB, jumlah penduduk yang terekam KTP elektronik mencapai 3,7 jiwa.

Dari jumlah itu, penduduk yang sudah memperoleh KTP elektronik mencapai 3,2 juta jiwa. Sisanya, sebanyak 500.000 orang belum mendapatkan KTP elektronik.

“Kalau sudah begini, mereka yang belum memiliki KTP elektronik tidak akan bisa memberikan hak suara,” ucapnya.

Berdasarkan peraturan yang baru, kata Aksar, masyarakat yang berhak memilih itu sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP elektronik. Namun, untuk membuktikan itu, harus ada KTP elektronik.

Kalau tidak ada itu, cara lain yang mungkin hanya jika pemilih memiliki surat keterangan (suket) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ketika blangko KTP tidak ada.

“Kalau dahulu masih boleh, cukup tunjukkan paspor, SIM, kartu keluarga (KK) sudah bisa. Namun, sekarang ini tidak bisa dipakai lagi,” terang Aksar Anshori.

Melihat situasi ini, pihaknya cukup khawatir karena bisa saja 500.000 jiwa yang belum memiliki KTP elektronik tersebut dijadikan peluang untuk dipermainkan oleh oknum tertentu.

“Khawatir, ya, karena ini bisa dijadikan peluang calon untuk mementahkan hasil KPU dengan menduga ada manipulasi data sehingga merusak suasana pemilihan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB H. Azhari membenarkan angka tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya bisa mendapatkan blangko KTP elektronik.

“Informasinya NTB sudah dijatahkan pemerintah pusat. Hanya saja berapa blangko yang kami peroleh belum bisa kami pastikan. Makanya, kami diminta untuk jemput mengambil ke Jakarta,” kata Azhari. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Renungan di Hari Guru

Seseorang boleh disebut guru pada saat dia mendidik sekaligus dengan memberi teladan. Seseorang disebut murid pada saat dia belajar sesuatu dan berusaha melakukan teladan sang guru.