Soal Freeport, Pemerintah Tak Boleh Kalah dan Mengalah

48
Pemerintah diminta tetap tegas terhadap Freeport. (Foto: republika.co)

JAKARTA – Muhammadiyah mengharapkan pemerintah mampu meredam PT Freeport Indonesia yang dianggap arogan supaya mengikuti aturan pertambangan di Indonesia.

“Saya berharap, Presiden melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali Ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Senin (20/2).

Melalui keterangan tertulis tersebut, ia mengatakan bahwa sikap arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap perubahan dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menurutnya, pemerintah terang selalu kalah terkait dengan kontrak karya dengan Freeport. Bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 diundangkan, banyak pemegang kontrak karya termasuk PT Freeport belum melaksanakannya, dan perilaku korporasi seperti ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia.

Ia menilai, Menteri ESDM Ignatius Jonan melakukan langkah yang tepat bila ingin menghentikan arogansi PTFI. Tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia.

“Jadi, pemerintah harus tunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan. Bila pun tidak dieksplorasi saat ini, di masa yang akan datang akan sangat bermanfaat bagi generasi selanjutnya,” katanya.

Dia berharap pemerintah melalui menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang gemar mengeksploitasi lupa kebutuhan masa depan, dan langkah pertama sudah tepat. Ia menginginkan pemerintah melalui menteri ESDM, konsisten lawan arogansi PTFI tersebut.

EDITOR: Rizky

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama