PALANGKA RAYA – Asisten II Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Hardy Rampay menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sepenuhnya menerapkan transaksi non tunai pada Januari 2018.
Hardi menjelaskan, pemprov Kalteng memang sudah menerapkan transaksi non tunai, namun baru di OPD Badan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Belanja Tidak Langsung (BTL), Jumat (25/8).
“Transaksi non tunai juga sudah diberlakukan di belanja bagi hasil pemerintah, dan bantuan pemerintah desa. Hanya, dari sisi BTL ini yang belum menggunakan non tunai, yakni belanja pegawai penghubung Provinsi Kalteng di Jakarta,” tambahnya.
Selanjutnya dari sisi Belanja Langsung (BL), sistem non tunai sudah berjalan untuk belanja honorarium pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak. Belanja Barang dan Jasa juga telah sudah diberlakukan pembayaran secara non tunai yaitu belanja operasional pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp10 juta.
“Mendagri telah menginstruksikan agar semua transaksi non tunai ini paling lambat awal tahun depan. Ini berlaku seluruhnya tak hanya di Kalteng. Kita optimis tahun depan semua transaksi menggunakan cara non tunai,” lanjut Hardy.
Manajer Unit Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Perwakilan Kalteng Paulus Sopamena menilai penggunaan transaksi non tunai memiliki manfaat praktis, akses lebih transparan dan akurat, sehingga menjadi bentuk komitmen Pemerintah se-Kalteng ikut mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai sekaligus meningkatkan akses layanan keuangan dari masyarakat ke Pemerintah ataupun sebaliknya.
“Implementasi transaksi non tunai juga mendukung perubahan cara pembayaran dan penerimaan dari tunai menjadi non tunai yang memberikan dampak pada pemenuhan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi,” kata Paulus. (Ant/Frdn)
