Disperindag: Sanksi Tegas Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Terapkan HET Beras

JAMBI – Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha yang melakukan penjualan beras wajib menerapkan harga eceran tertinggi (HET) beras, guna menstabilkan harga beras di pasar tradisional dan pasar modern.

Kepala Disperindag Provinsi Jambi, Ariansyah di Jambi, Ahad (17/9), mengatakan pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran wajib mengikuti ketentuan HET beras yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permendag nomor 57/M-DAG/PER/8/2017.

“Kami sosialiasasikan dulu, dan dalam sosialisasi ini akan diberikan masa percobaan dalam kurun waktu 14 hari kedepan terhadap pelaku usaha distributor dan produsen untuk menerapkan harga eceran tertinggi itu,” katanya.

Kemudian setelah sosialisasi itu dalam dua bulan ke depan tim Satgas Pangan akan memantau harga beras yang sudah ditetapkan, jika ditemukan pelaku usaha tidak mengindahkan peraturan itu, maka akan ditindak.

“Bagi pelaku usaha, distributor atau pedagang beras yang tidak mengindahkan ketentuan harga yang sudah ditetapkan akan kita berikan sanksi tegas,” ujarnya.

Selain itu sebelum aturan tersebut diikuti, pihaknya melakukan sosialisasi HET beras kualitas medium yang merupakan jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen.

Sedangkan untuk beras premium merupakan jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 15 persen.

“HET beras adalah barga jual tertinggi beras dan atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya,” katanya. Ariansyah menamambahkan, pemerintah telah menetapkan HET untuk komoditas beras kualitas medium dan premium, dalam upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Terima Kasih Ahok!

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER