Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Utang pemerintah Indonesia hingga akhir Juni 2019 telah mencapai Rp4.570,17 triliun. Hal itu terlihat dari laporan Kementerian keuangan yang dikutip SERUJI di APBN KITA edisi Juli 2019, Selasa (16/7).

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Utang pemerintah hingga akhir Juni ini komposisi terbesar terletak di surat berharga negara yang bernilai Rp3.784,56 triliun (82,81%). Sementara dalam bentuk pinjaman, baik dalam dan luar negeri, bernilai Rp785,61 triliun (17,19%).

Pinjaman Luar Negeri Naik Sebesar Rp38,1 Triliun Menjadi Rp778,64 Triliun

Postur utang Pemerintah hingga akhir Juni 2019. (Sumber: APBN KiTA)


Dalam laporan tersebut juga terlihat jumlah pinjaman luar negeri pemerintah meningkat sebesar Rp38,1 triliun (5,14%) menjadi Rp778,64 triliun dibanding total pinjaman pada akhir Desember 2018 yang bernilai Rp740,54 triliun.

Pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari; pinjaman bilateral Rp315,39 triliun, multilateral Rp425,08 triliun, dan komersial Rp38,17 triliun.

Pinjaman Dalam Negeri Juga Naik Sebesar 20,59 Persen Jadi Rp6,97 Triliun

Pinjaman dalam negeri yang pada akhir Desember 2018 berada pada posisi Rp5,78 triliun, mengalami kenaikan cukup besar 20,59 persen, menjadi Rp6,97 triliun pada akhir Juni 2019.

BACA JUGA:  Setelah Naik Terus, Hari ini Harga Minyak Dunia Turun

Pinjaman dalam negeri ini komposisinya 0,15 persen dari seluruh utang pemerintah, tidak berbeda dengan kompoisi pinjaman dalam negeri pada akhir Desember 2018.

Utang Dalam Bentuk Surat Berharga Naik 16,49 Persen Menjadi Rp3.784,56 Triliun

Kenaikan utang pemerintah juga terjadi pada Surat Berharga Negara (SBN) yang membengkak sebesar 16,49 persen atau naik senilai Rp535,63 triliun.

Jika pada akhir Desember 2018 pemerintah mengumpulkan utang lewat SBN senilai Rp3.248,93, sementara pada akhir Juni 2019 jumlah tersebut telah membengkak menjadi Rp3.784,56 triliun.

Surat Berharga Negara Didominasi Dalam Denominasi Rupiah Senilai Rp2.735,76 Triliun

Postur utang Pemerintah hingga akhir Desember 2018. (Sumber: APBN KiTA)

SBN yang dikeluarkan pemerintah hingga akhir Juni 2019 didominasi dalam bentuk denominasi rupiah sebesar Rp2.735,76 triliun. Sementara dalam bentuk valuta asing sebesar Rp1.048,80 triliun.

Denominasi rupiah terdiri dari surat utang negara (SUN) senilai Rp2.275,29 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp460,47 triliun.

Untuk denominasi valuta asing terdiri surat utang negara senilai Rp833,86 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 214,94 triliun.

Dengan jumlah utang yang mencapai Rp4.570,17 triliun, maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Juni 2019 menjadi sebesar 29,50 persen.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi