Jokowi Luncurkan Bantuan Pangan Nontunai

JAKARTA – Program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) kini direformasi menjadi bantuan pangan nontunai. Skema bantuan baru ini mengubah metode subsidi beras. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan penyaluran simbolis bantuan pangan nontunai di Jakarta, Kamis (23/2).

Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualltas untuk memenuhi target 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta membenkan nutrisi yang lebih yang lebih balk sesuai kebutuhan keluarga.

Dalam peluncurkan program tersebut, Jokowi didampingi para pimpinan lembaga terkait, yaltu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah lndar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad,  dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.

Penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang dlsebut dengan Kartu Keluarga Sejahtara (KKS). Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yartu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank pemenntah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian bantuan pangan nontunai.

Keluarga kurang mampu yang menerima bantuan ini dapat langsung menggunakan KKS untuk berbelanja bahan pokok di e-warong yang berada di lingkungan mereka

E-warong juga dlharapkan dapat memudahkan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras serta di masa datang dapat ditambah dengan kebutuhan lainnya. Seperti tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Bulog sehingga harga bisa didapat lebih murah dari harga pasar. Dalam penyediaan bahan pokok, e-warong dapat bekerja sama dengan Perum Bulog.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy