DJP Minta Klarifikasi Pajak kepada Google

0
50
Kantor Google di Indonesia. (Foto: kompas.com)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan telah memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Google untuk meminta klarifikasi atas hasil temuan pajak.

“Google sudah diberikan SPHP, konsekuensinya harus dijawab wajib pajak, benar atau tidak temuan pemeriksa,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat ditemui di Jakarta, Senin (20/2).

Ken memastikan pemberian SPHP ini merupakan tahap lanjutan dari pemeriksaan pajak terhadap perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan jawaban Google atas SPHP tersebut dan nominal pungutan pajak yang ditetapkan oleh DJP, karena hal itu merupakan ranah dari pemeriksa.

“SPHP itu begini, kalau saya temukan koreksi 10, terus misalnya (klarifikasi) dijawab cuma 7. Tapi aku belum tahu nilainya, karena itu pemeriksa,” ujar Ken.

Terkait keengganan Google untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT), karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan di OECD, Ken menegaskan, pungutan pajak di Indonesia telah sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. “Indonesia bukan anggota OECD, kita tidak tunduk pada OECD. UU kita sudah yang paling benar,” katanya.

Menurut catatan DJP, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd. di Singapura.

Dengan demikian, menurut Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan.

Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau adanya penetapan status sebagai BUT. Padahal pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Sri Untari

Jadi Cawagub Khofifah, PDIP Akan Pecat Emil Dardak Sebagai Kader

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - PDI Perjuangan akan memecat dengan mencabut kartu tanda anggota (KTA) Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak sebagai kader partai. Hal ini dilakukan...

Tentukan Nasib Novanto, Inilah Keputusan Rapat Pleno Partai Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Pleno Partai Golkar baru saja berakhir. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, Rapat Pleno ‎memutuskan...
sawah tercemar

Diberi Dana Tali Asih, Petani Tetap Tuntut PT Mitrabara Bayar Ganti Rugi Yang Sesuai

MALINAU, SERUJI.CO.ID - PT Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) menyerahkan dana tali asih sebesar Rp500 juta kepada petani sebagai bentuk ucapan permohonan maaf atas tercemarnya...

KANAL WARGA TERBARU

skripsi

Ingin Tulisan “WARGA SERUJI” Dibaca Banyak Pengunjung? Cobalah Trik Ini

SERUJI.CO.ID - Untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca dan membuat pembaca selalu menanti tulisan-tulisan anda di kanal "WARGA SERUJI", saya coba berikan sedikit petunjuk...
follow-leader

Menjadi Seorang Pemimpin

Seorang leader/pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Cara menjadi pengikut yang baik adalah dengan mendengar, menjadi seorang...

KAPAN PEMIMPIN HARUS DIPATUHI ?

Luthfi Bashori Suatu saat Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dan mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin, serta memerintahkan agar seluruh pasukan mematuhi pemimpinnya. Di tengah jalan, tiba-tiba...