DJP Minta Klarifikasi Pajak kepada Google

0
56
Kantor Google di Indonesia. (Foto: kompas.com)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan telah memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Google untuk meminta klarifikasi atas hasil temuan pajak.

“Google sudah diberikan SPHP, konsekuensinya harus dijawab wajib pajak, benar atau tidak temuan pemeriksa,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat ditemui di Jakarta, Senin (20/2).

Ken memastikan pemberian SPHP ini merupakan tahap lanjutan dari pemeriksaan pajak terhadap perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan jawaban Google atas SPHP tersebut dan nominal pungutan pajak yang ditetapkan oleh DJP, karena hal itu merupakan ranah dari pemeriksa.

“SPHP itu begini, kalau saya temukan koreksi 10, terus misalnya (klarifikasi) dijawab cuma 7. Tapi aku belum tahu nilainya, karena itu pemeriksa,” ujar Ken.

Terkait keengganan Google untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT), karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan di OECD, Ken menegaskan, pungutan pajak di Indonesia telah sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. “Indonesia bukan anggota OECD, kita tidak tunduk pada OECD. UU kita sudah yang paling benar,” katanya.

Menurut catatan DJP, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd. di Singapura.

Dengan demikian, menurut Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan.

Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau adanya penetapan status sebagai BUT. Padahal pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

EDITOR: Rizky

Komentar

BACA JUGA

Terkait Penghadangan Terhadap Anies, Fahira: Tidak Etis dan Kecewakan Warga Jakarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Senator DKI Jakarta Fahira Idris geram melihat perlakuan Panitia Piala Presiden 2018 yang tidak mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi...
Frans Barung Mangera

Belum Simpulkan Gila, Polda Jatim Masih Dalami Pelaku Penyerang Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Polda Jatim sampai saat ini belum bisa memastikan secara psikis apakah pelaku penyerang KH Abdul Hakim Mubarok mengalami gangguan jiwa atau...
Afifun Nidlom

Muhammadiyah Desak Kepolisian Usut Tuntas Penyerangan Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas aksi penyerangan yang dialami pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran,...
Frans Barung Mangera

Berbeda Dengan Legislator, Polisi Tegaskan Penyerang Ulama Belum Dipastikan Gila

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Polda Jatim menegaskan bahwa pelaku penyerangan terhadap KH Abdul Hakam Mubarok, pengasuh Ponpes Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, pada Ahad...

Hormati Hari Libur Nasional dan Keagamaan, Jatah Waktu Kampanye Dipotong

SURABAYA, SERUJI, CO.ID - KPU Jatim mengurangi total pelaksanaan masa kampanye Pilgub Jatim 2018 menjadi selama 119 hari, dari total keseluruhan hitungan sejak tanggal...
loading...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...

Dilema Piala Presiden, Antara Kekuasaan dan Etika

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, tertahan di panggung penonton dan tidak ikut serta turun ke lapangan mendampingi Presiden Joko Widodo, setelah dihentikan oleh Paspampres...
IMG_20180219_192213

Habib Lutfi : Umat Islam Harus Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

Kotawaringin Barat - Ribuan warga Pangkalan Bun, Sabtu (17/2) malam, membanjiri Lapangan Sampuraga. Kehadiran mereka guna mengikuti acara Kobar Bershalawat yang diadakan oleh Pemerintah...