Anggota DPR Sebut Beberapa Calon Tidak Layak Menjadi DK OJK

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan langkah sejumlah pejabat industri keuangan yang mencalonkan diri untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Dua calon DK OJK, Sigit Pramono dan Agus Santoso, dijelaskan Misbakhun adalah orang yang sebelumnya menolak kehadiran OJK.

“Dari file-file yang saya baca, mereka tidak setuju dengan pembentukan OJK,” kata politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Misbakhun menilai para pejabat keuangan yang mencalonkan diri dalam perebutan kursi DK OJK ini hanyalah sekedar memburu jabatan.

“Ketika mereka menginginkan jabatan, mereka kemudian melamar jadi OJK. Dari 14 calon DK OJK, orang seperti itu tidak pantas jadi OJK,” ungkapnya.

Misbakhun juga menyampaikan bahwa pada saat uji kelayakan dan kepatutan nanti, ia ingin menanyakan apa tujuan para pejabat tersebut ingin memimpin OJK.

Selain itu, lanjut Misbakhun, Komisi XI DPR RI akan mengundang Panitia Seleksi Calon Anggota DK OJK untuk memberikan penjelasan perihal proses seleksi dari pendaftar menjadi calon anggota DK OJK. “Komisi XI ingin meminta penjelasan, soal proses seleksi dan pertimbangan memilih pendaftar menjadi calon,” katanya.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan susunan nama-nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Maret lalu.

Dalam lampiran Surat Presiden Nomor R-18/Pres/03/2017 tertanggal 22 Maret 2017, Jokowi mencantumkan 14 nama calon DK OJK dengan susunan sebagai berikut;

1. Ketua:
– Wimboh Santoso
– Sigit Pramono

2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik:
– Agus Santoso
– Riswinandi

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan:
– Heru Kristiyana
– Agusman

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal:
– Nurhaida
– Arif Baharudin

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya:
– Edy Setiadi
– Hoesen

6. Ketua Dewan Audit:
– Haryono Umar
– Ahmad Hidayat

7. Anggota bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
– Tirta Segara
– Firmanzah

EDITOR: Harun S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER