Wali Kota “Berprestasi dan Dicintai” ini, Akhirnya “Diterkam” OTT KPK Juga

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini --Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong bagi-bagi "fee 10%" dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai "Berprestasi" tersebut.

SERUJI.CO.ID – Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang telah menjabat selama 2 periode, mengalami nasib “apes” pada Sabtu (16/9) siang yang lalu. Tak diduga, diakhir pekan yang cerah di Kota Batu yang pariwisatanya semakin maju sejak ia pimpin tersebut, akan jadi hari kelabu karena “terkaman” operasi tangkap tangan (OTT) yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dirinya.

Padahal bulan depan, Oktober 2017, Eddy Rumpoko semestinya bisa melepas mahkota kepemimpinan di Kota Batu dengan bahagia. Karena tongkat estafet memimpin Kota yang semakin terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya ini, akan dilanjutkan oleh istrinya sendiri, Dewanti Rumpoko, yang memenangkan Pilwali Kota Batu pada Februari 2017 lalu.

Tapi apa nak dikata, nasib berkata lain, Eddy Rumpoko, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang telah berhasil “mengagetkan” banyak pihak.

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini –Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong dalam mengelola uang negara lewat bagi-bagi “fee 10%” dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai “Berprestasi” tersebut.

BACA JUGA:  Dari Jonru Hingga Pelontar Granat, Citra Polisi Semakin Gawat

KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko menerima uang suap Rp200 juta di rumah dinasnya di Kota Batu, dari seorang pengusaha bernama Filipus Djap. Uang tersebut, menurut KPK, diduga sebagian dari “fee” 10 persen bagian Wali Kota terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan “meubelair” di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017, yang dimenangkan PT Dailbana Prima milik Filipus dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukkan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) lalu.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

6 KOMENTAR

  1. Pejabat umumnya sudah memiliki apa yang diinginkan, Rumah, mibil, tanah ribuan bahkan hektar, kel, istri ( tercarat maupun blm), satu yang gak dimiliki yaitu
    RASA MALU !!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi