Wali Kota “Berprestasi dan Dicintai” ini, Akhirnya “Diterkam” OTT KPK Juga

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini --Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong bagi-bagi "fee 10%" dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai "Berprestasi" tersebut.

SERUJI.CO.ID – Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang telah menjabat selama 2 periode, mengalami nasib “apes” pada Sabtu (16/9) siang yang lalu. Tak diduga, diakhir pekan yang cerah di Kota Batu yang pariwisatanya semakin maju sejak ia pimpin tersebut, akan jadi hari kelabu karena “terkaman” operasi tangkap tangan (OTT) yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dirinya.

Padahal bulan depan, Oktober 2017, Eddy Rumpoko semestinya bisa melepas mahkota kepemimpinan di Kota Batu dengan bahagia. Karena tongkat estafet memimpin Kota yang semakin terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya ini, akan dilanjutkan oleh istrinya sendiri, Dewanti Rumpoko, yang memenangkan Pilwali Kota Batu pada Februari 2017 lalu.

Tapi apa nak dikata, nasib berkata lain, Eddy Rumpoko, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang telah berhasil “mengagetkan” banyak pihak.

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini –Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong dalam mengelola uang negara lewat bagi-bagi “fee 10%” dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai “Berprestasi” tersebut.

KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko menerima uang suap Rp200 juta di rumah dinasnya di Kota Batu, dari seorang pengusaha bernama Filipus Djap. Uang tersebut, menurut KPK, diduga sebagian dari “fee” 10 persen bagian Wali Kota terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan “meubelair” di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017, yang dimenangkan PT Dailbana Prima milik Filipus dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukkan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) lalu.

6 KOMENTAR

  1. Pejabat umumnya sudah memiliki apa yang diinginkan, Rumah, mibil, tanah ribuan bahkan hektar, kel, istri ( tercarat maupun blm), satu yang gak dimiliki yaitu
    RASA MALU !!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER