Wali Kota “Berprestasi dan Dicintai” ini, Akhirnya “Diterkam” OTT KPK Juga

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini --Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong bagi-bagi "fee 10%" dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai "Berprestasi" tersebut.

SERUJI.CO.ID – Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang telah menjabat selama 2 periode, mengalami nasib “apes” pada Sabtu (16/9) siang yang lalu. Tak diduga, diakhir pekan yang cerah di Kota Batu yang pariwisatanya semakin maju sejak ia pimpin tersebut, akan jadi hari kelabu karena “terkaman” operasi tangkap tangan (OTT) yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dirinya.

Padahal bulan depan, Oktober 2017, Eddy Rumpoko semestinya bisa melepas mahkota kepemimpinan di Kota Batu dengan bahagia. Karena tongkat estafet memimpin Kota yang semakin terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya ini, akan dilanjutkan oleh istrinya sendiri, Dewanti Rumpoko, yang memenangkan Pilwali Kota Batu pada Februari 2017 lalu.

Tapi apa nak dikata, nasib berkata lain, Eddy Rumpoko, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang telah berhasil “mengagetkan” banyak pihak.

Siapa menduga, Wali Kota yang lewat APBD nya mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini –Kota dengan Perencanaan Terbaik tahun 2017, ternyata justru diduga melakukan kongkalingkong dalam mengelola uang negara lewat bagi-bagi “fee 10%” dari proyek yang telah ditetapkan di APBD yang dinilai “Berprestasi” tersebut.

KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko menerima uang suap Rp200 juta di rumah dinasnya di Kota Batu, dari seorang pengusaha bernama Filipus Djap. Uang tersebut, menurut KPK, diduga sebagian dari “fee” 10 persen bagian Wali Kota terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan “meubelair” di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017, yang dimenangkan PT Dailbana Prima milik Filipus dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukkan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) lalu.

6 KOMENTAR

  1. Pejabat umumnya sudah memiliki apa yang diinginkan, Rumah, mibil, tanah ribuan bahkan hektar, kel, istri ( tercarat maupun blm), satu yang gak dimiliki yaitu
    RASA MALU !!!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.