Dari Jonru Hingga Pelontar Granat, Citra Polisi Semakin Gawat

SERUJI.CO.ID – Selama seminggu ini, pemberitaan dipenuhi dengan berbagai berita yang berfokus pada Polisi Republik Indonesia (Polri), baik yang langsung bersumber dari institusi aparat penegak hukum ini, maupun yang secara tidak langsung terkait dengan mereka.

Dipicu dari pernyataan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo tentang akan adanya impor 5000 pucuk senjata, yang terekam lewat sebuah audio 2 menit 58 detik, yang disampaikan pada acara silaturahim antara Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9). (Terkait Senjata Ilegal, Jendral Gatot: Kami Akan Serbu Jika Tetap Memasukkan).

Akibat pernyataan Jendral Gatot yang semestinya hanya untuk konsumsi diacara tersebut, akhir pekan yang tenang menimbulkan goncangan di Indonesia. Tak pelak Menkopolhukam, Jendral (purn) Wiranto pun turun tangan mengklarifikasi yang intinya “membantah” informasi yang terlanjur tersiar ke publik tersebut. (Terkait Pembelian 5000 Senjata, Menkopolhukam: Ada Komunikasi Yang Belum Tuntas)

BACA JUGA:  Wali Kota "Berprestasi dan Dicintai" ini, Akhirnya "Diterkam" OTT KPK Juga

Namun publik nampaknya tidak mudah percaya dengan klarifikasi Wiranto, mata kemudian tertuju ke institusi Polri, yang dalam pernyataan Jendral Gatot sempat disebut “akan diserbu jika memiliki senjata yang dapat menghancurkan Tank, Pesawat dan kapal”.


Polisi pun dibuat sibuk memberikan klarifikasi atas pernyataan Jendral Gatot tersebut.

Klarifikasi yang dilakukan Mabes Polri, ternyata malah menimbulkan tanda tanya besar, bukannya mengakhiri polemik yang terlanjur mulai melahirkan “ketidakpercayaan” pada institusi berbaju coklat ini.

Satu waktu polisi nyatakan tidak memiliki senjata berat berstandar militer, tapi kemudian terbantahkan dengan sebuah video dan foto yang diuanggah di sosial media, yang memperlihatkan pasukan Brimob Polri sedang menggunakan Pelontar Granat dalam sesi latihannya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

47 KOMENTAR

  1. Diera informasi seperti sekarang sangat dianjurkan kpd para pejabat utk bicara jujur, masyarakat sdh tambah pandai menilai, agar ybs tak kehilangan kredibilitas dimata publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi