Polisi Tangkap Petugas PPK Yang Diduga Gelembungkan Suara Caleg DPR RI dari Gerindra

BENGKULU, SERUJI.CO.ID – Tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulu Talo Kabupaten Seluma, Bengkulu ditangkap polisi setelah diketahui menggelembungkan suara calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 3 dari Partai Gerindra.

Ketiga orang tersebut, Aziz Handoyo sebagai ketua, Andi Lala (wakil ketua), dan Arizon (sekretaris), melakukan penggelembungan suara berdasarkan C1 saksi sebanyak 185 suara menjadi 1.137 suara.

“Tiga orang anggota PPK Ulu Talo tersebut ternyata kabur ke Jakarta dan saat ini berhasil ditangkap oleh anggota kita. Mereka diamankan di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata pejabat kepolisian setempat, AKBP I Nyoman Mertha Dana, di Seluma, Rabu (15/5).

Ia mengatakan ketiganya diduga bekerjasama menggelembungkan perolehan suara caleg partai Gerindra sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 952 suara.


Dari 22 TPS di 13 Desa Kecamatan Ulu Talo, suara caleg tersebut bertambah signifikan, seperti di Desa Pagar pada TPS 2, dari suara yang didapat sebanyak 8 menjadi 70 suara, TPS 3 dari 6 menjadi 57 suara.

Di Desa Giro Nanto pada TPS 1, hanya mendapat 1 suara diubah menjadi 35 suara. Desa Muara Simpur, TPS 1 dari hanya 4 suara menjadi 43 suara. Desa Hargo Binangun TPS 1, dari hanya 4 suara menjadi 52 suara dan TPS 2 dari 5 suara menjadi 50 suara.

BACA JUGA:  KPU Bangka Barat Distribusikan Kotak Suara Pemilu Untuk Pemungutan Suara Ulang

Ia mengatakan ketiga orang anggota PPK Ulu Talo tersebut berusaha kabur, langsung dikejar polisi dan ditangkap di Jakarta. Saat ini ketiganya dalam upaya dibawa kembali ke Seluma. Ketiga orang PPK Ulu Talo itu akan diperiksa untuk menindaklanjuti kasus penggelembungan suara tersebut.

Ketua KPU Seluma Sarjan Efendi SE mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada tiga orang PPK Ulu Talo tersebut.

“Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap lima orang anggota PPK Ulu Talo, namun hanya dua orang yang datang,” kata Sarjan.

Menurutnya, dari lima orang anggota PPK Ulu Talo, tiga orang di antaranya setelah beberapa kali diundang tidak pernah hadir. Hanya dua orang yang berhasil dimintai keterangan. Kedua anggota PPK yang telah dimintai klarifikasi itu atas nama Jumadi dan Amrianto.

Kedua anggota PPK ini ketika diklarifikasi mengaku mereka tidak ikut terlibat dalam penggelembungan suara tersebut. Keduanya tidak mengetahui jika formulir DA1 angkanya telah diubah, sehingga tidak sama dengan formulir C1 hasil pleno di tingkat PPS.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi